Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil mencatatkan kinerja positif dengan menempati peringkat kedua daerah dengan tingkat inflasi terendah secara nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,25%, hanya terpaut tipis di bawah Sulawesi Utara yang berada di angka 1,23%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Selasa (27/1).
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti jalannya rapat dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Peringatan Mendagri Terkait Ambang Batas
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi nasional secara year-on-year (yoy) pada Desember 2025 berada di angka 2,92%. Meski masih di bawah ambang batas maksimal 3,5%, angka ini mulai mendekati batas psikologis 3%.
”Jika inflasi melewati 3,5%, masyarakat kelas bawah akan sangat merasakan dampaknya. Angka 3% ini sudah menjadi warning bagi kita semua,” tegas Mendagri.
Kenaikan inflasi bulanan (month-to-month) dari 0,17% pada November menjadi 0,64% pada Desember dipicu oleh tiga faktor utama:
- Komoditas Pangan: Terutama makanan dan minuman.
- Transportasi: Kenaikan biaya mobilitas akhir tahun.
- Emas: Harga emas dunia yang melonjak tajam mendekati Rp3 juta per gram akibat dinamika global.
Kondisi Pangan dan Stok di Lampung
Menanggapi arahan pusat, Staf Ahli Gubernur Lampung, Bani Ispriyanto, memastikan bahwa kondisi inflasi di Bumi Ruwa Jurai masih terkendali. Ia menyatakan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga.
”Stok bahan pokok di Lampung aman. Namun, kita tetap waspada terhadap pergerakan harga cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam,” ujar Bani usai rapat.
Terkait kenaikan harga telur ayam ras yang menyentuh Rp30.000 per kilogram di beberapa pasar, Bani menegaskan harga tersebut masih berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET). Perbedaan harga di lapangan dinilai sebagai dampak dari biaya distribusi dan jarak tempuh pedagang kecil dari distributor.
Evaluasi Pakan Ternak dan Jagung
Selain masalah distribusi, Pemprov Lampung juga memantau ketersediaan pakan ternak. Meskipun stok dilaporkan mencukupi, terdapat anomali pada harga jagung yang tetap tinggi di tingkat distributor meskipun sedang memasuki masa panen raya.
”Harga jagung di distributor agak tinggi padahal sedang panen raya. Kami sedang mendalami penyebab kendala ini agar tidak mengganggu stabilitas harga pangan ke depannya,” pungkas Bani.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah guna memastikan suplai tetap lancar dan distribusi barang kebutuhan pokok tidak terhambat. (*)






