Caption : ist
Hariannarasi.com, Tanggamus – Dinamika hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dan insan pers kembali menemukan titik terang.
Berdasarkan hasil pertemuan strategis dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suaidi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Suhartono pada Selasa (13/1), sejumlah poin terkait tata kelola kerja sama media mulai mengerucut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini tidak hanya membahas teknis administrasi, namun juga menyentuh substansi kesejahteraan media siber.
Berikut adalah rangkuman poin-poin yang menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan media:
1. Pembuka Ruang Dialog: Audiensi Segera Diupayakan
Pemerintah daerah menunjukkan sinyal positif untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas, rencana audiensi akbar antara insan pers dengan pimpinan daerah akan segera diupayakan.
Langkah ini diharapkan menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi dan meluruskan berbagai sumbatan komunikasi yang sempat terjadi.
2. Wacana Desentralisasi Anggaran: Kembali ke Satker?
Salah satu isu fundamental yang mencuat adalah mekanisme anggaran berlangganan atau kerja sama publikasi. Terdapat usulan kuat agar pos anggaran kerja sama dikembalikan ke masing-masing Satuan Kerja (Satker) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini bertujuan agar distribusi informasi program kerja lebih spesifik dan tepat sasaran. Kendati demikian, mekanisme ini masih dalam tahap pembahasan bersama untuk mencari formulasi regulasi yang paling tepat dan tidak menabrak aturan.
3. Verifikasi “Grading” Media: Mulai 9 Februari
Terkait standardisasi media, proses verifikasi (grading/klasifikasi) akan dilakukan melalui pendekatan manual. Para pemilik media diminta mempersiapkan diri untuk pengajuan berkas Memorandum of Understanding (MoU) yang dijadwalkan mulai bergulir pada tanggal 9 Februari.
Ini adalah momentum bagi perusahaan pers untuk membuktikan kelengkapan administrasi dan profesionalitasnya secara faktual.
4. Polemik SSH: Penyesuaian Harga atau Penambahan Volume
Isu yang paling menyentuh “dapur” media siber adalah menyangkut Standar Satuan Harga (SSH). Aspirasi telah disampaikan dengan tegas, mendesak adanya penyesuaian harga satuan pemberitaan agar lebih manusiawi dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Namun, insan pers juga menawarkan solusi alternatif yang solutif. Apabila regulasi mengunci besaran nominal SSH sehingga tidak bisa diubah.
Maka pemerintah diminta untuk menambah volume pesanan (order) dalam setahun. Ini adalah win-win solution agar keberlangsungan hidup media lokal tetap terjaga di tengah arus informasi digital.
5. Menunggu Finalisasi
Segala poin di atas belum menjadi keputusan final yang mengikat (inkrah). Seluruh opsi dan usulan tersebut akan dibawa ke meja perundingan lanjutan untuk dibahas secara kolektif.
Tujuannya satu, melahirkan kebijakan yang akuntabel bagi pemerintah, namun tetap menyejahterakan bagi insan pers. (*)
