Paradoks Indonesia: Ironi MBG Rp330 Triliun Ditengah 4,1 Juta Anak Putus Sekolah

Caption : ist

Hariannarasi.com, Jakarta – Dibawah sorot lampu kristal Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sebuah angka yang fantastis dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu.

Bukan sekadar janji kampanye, melainkan sebuah cetak biru anggaran negara senilai Rp330 triliun siap digelontorkan pada tahun 2026 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bagi Prabowo, angka ini bukan sekadar biaya konsumsi. Ia membingkainya sebagai strategi redistribusi ekonomi paling radikal dalam sejarah republik.

“Kita tahun depan akan turunkan Rp330 triliun, yang artinya itu 20 miliar dolar. Kalau lima kali, itu arti ada 100 miliar dolar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” ujar Prabowo dengan nada optimis.

Ia melukiskan visi tentang uang negara yang selama ini tersedot ke pusat atau bahkan lari ke luar negeri, kini dipaksa berputar kembali ke akar rumput. Sebuah narasi tentang kedaulatan ekonomi yang dibangun dari dapur-dapur rakyat.

Pujian Rockefeller

​Optimisme Kepala Negara bukan tanpa basis. Ia menyodorkan data kajian dari lembaga filantropi kelas kakap, Rockefeller Institute. Menurut Prabowo, lembaga tersebut menilai MBG di Indonesia sebagai salah satu eksekusi program tercepat dan terbesar di dunia.

Kalkulasi Rockefeller memang menggiurkan, setiap satu dolar yang ditanam, diprediksi beranak pinak menjadi dampak ekonomi senilai lima hingga 37 dolar.

Efek domino (multiplier effect) inilah yang menjadi jualan utama pemerintah. Ekosistem ini diklaim telah menggandeng hampir 19 ribu mitra, mulai dari UMKM, koperasi, hingga BUMDes.

Prabowo memaparkan hitung-hitungan di atas kertas, yakni satu juta lapangan kerja baru tercipta di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), dengan proyeksi melonjak ke angka 1,5 juta pada tahun depan.

“Tiap dapur rata-rata menerima supplier, masing-masing mempekerjakan minimal 5 sampai 10 orang,” jelasnya, menekankan betapa gemuknya rantai pasok yang terbentuk dari sebutir telur dan seikat sayur.

Sisi Gelap Dibalik Piring Nasi

Namun, di tengah gegap gempita angka triliunan rupiah itu, sebuah realitas kelam menyeruak dari sudut lain. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, melemparkan kritik yang menohok ulu hati pemerintah.

Bagi Ubaid, narasi perut kenyang ini seolah menutupi fakta bahwa otak anak bangsa sedang terancam. Ia menyodorkan data yang tak kalah mencengangkan, sebanyak 4,1 juta anak Indonesia saat ini tidak bersekolah. Penyebab utamanya klasik dan menyedihkan, yakni faktor ekonomi.

Ironi ini semakin tajam ketika disandingkan dengan aspek legalitas. Pemerintah dinilai abai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (No. 3/PUU-XXII/2024) yang secara tegas memerintahkan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Sebuah mandat konstitusi, Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 34 UU Sisdiknas yang hingga kini masih jauh panggang dari api.

​Dalam pandangan Ubaid, memprioritaskan makan gratis sembari membiarkan jutaan anak putus sekolah adalah sebuah kekeliruan fatal dalam menentukan prioritas bangsa. Ia menyebutnya sebagai bentuk pencitraan yang mengorbankan hak dasar warga negara.

“Pemerintah boleh bicara makan gratis, tapi kalau anaknya tidak sekolah, itu artinya negara sedang memberi makan kebodohan,” ucap Ubaid.

Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah Rp330 triliun itu akan benar-benar menjadi gizi bagi kemajuan bangsa, atau sekadar menjadi kenyang sesaat di tengah ancaman kebodohan struktural yang terus mengintai? Sejarah akan mencatat, apakah kita sedang membangun generasi emas, atau sekadar generasi yang kenyang namun tertinggal. (*)