Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Ditengah dinamika ekonomi global yang masih membayangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengambil langkah taktis untuk mengamankan stabilitas daerah.
Pusat perhatian tertuju pada Ruang Command Center Diskominfo setempat, di mana jajaran Pemkot berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual tingkat nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Rakor yang digelar sebagai persiapan menyongsong tahun 2025 ini menyoroti dua isu krusial yang menjadi napas kesejahteraan rakyat tentang pengendalian inflasi dan penyediaan hunian layak.
Dalam arahannya, Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa tahun 2025 menuntut kewaspadaan ekstra. Inflasi bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan indikator nyata daya beli masyarakat di akar rumput.
Pemkot Bandar Lampung merespons arahan pusat dengan strategi yang komprehensif. Fokus utama tidak hanya terpaku pada pemantauan harga di pasar, namun menyentuh hulu permasalahan. Seperti kelancaran distribusi dan keamanan stok bahan pokok.
Lebih jauh, pemerintah daerah didorong untuk tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran saat harga melonjak, melainkan proaktif meningkatkan produksi lokal guna menjaga keterjangkauan harga secara berkelanjutan.
Benang Merah Ekonomi dan Hunian
Menariknya, rakor ini menarik benang merah yang tegas antara stabilitas harga dengan papan (perumahan). Evaluasi terhadap Program 3 Juta Rumah, atau yang dikenal sebagai Program Sejuta Rumah, yang menjadi agenda tak kalah penting.
Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi sejauh mana tangan dingin pemerintah daerah dalam memuluskan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemkot Bandar Lampung, sebagai salah satu simpul ekonomi di Sumatera, memegang peran strategis dalam memastikan regulasi dan dukungan infrastruktur berjalan beriringan dengan target nasional tersebut.
Pertemuan ini juga menjadi ajang refleksi atas kinerja ekonomi Triwulan III Tahun 2025. Di sinilah letak urgensinya, evaluasi ekonomi triwulan sebelumnya menjadi tolak ukur untuk menentukan arah kebijakan tahun depan.
Partisipasi aktif Pemkot Bandar Lampung dalam forum ini menegaskan posisi kota ini yang tidak ingin tertinggal dalam gerbong pemulihan ekonomi nasional.
Dengan menyelaraskan langkah antara pengendalian harga pasar dan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, Bandar Lampung berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi warganya. (*)






