Serap Aspirasi Petani Terkait Harga Singkong dan Kemitran Petani, Mikdar Ilyas Sapa Masyarakat Way Kanan

Caption : ist

Hariannarasi.com, Way Kanan – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar Ilyas, telah selesai menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang dilaksanakan di sejumlah titik di wilayah Lampung Utara dan Way Kanan.

Disela pertemuan bersama masyarakat, sejumlah pertanyaan dilontarkan terkait ketidakpastian harga singkong yang meresahkan kalangan petani.

“Harga yang terus berfluktuasi membuat para petani kesulitan menentukan arah tanam ke depan. Bahkan, tak sedikit yang mengalami kerugian karena hasil panen tidak terserap pasar, yang di khawatirkan bisa berdampak pada sektor ekonomi,” ujar Mikdar saat menyampaikan hasil evaluasi ke media di Gedung DPRD Lampung, Rabu (28/7).

Mereka berharap, lanjut dia, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung berupa bantuan bibit unggul, khususnya untuk jagung. Selain itu, mendorong pemerintah agar dapat menjembatani program kemitraan tebu ke perusahaan yang ada di Lampung.

“Jagung menjadi pilihan rasional di tengah kondisi harga singkong yang tidak stabil. Mereka berharap mendapat bibit jagung yang benar-benar berkualitas, karena pengalaman sebelumnya ada bantuan, tapi kualitas bibitnya rendah,” ungkap Mikdar.

Di sisi lain, petani juga mengusulkan agar kemitraan dengan pabrik tebu seperti Gunung Madu dapat diperluas. Harapannya, hal tersebut dapat memberikan jaminan pemasaran hasil panen dan mendukung keberlanjutan penghasilan petani.

“Kita mendorong agar kemitraan PT. Gunung Madu dapat diperluas, karena yang saat ini hanya pada radius 70 kilometer. Dengan diperluas, diharapkan mampu mengakomodir petani yang sangat membutuhkan,” kata dia

Dalam kesempatan itu, Mikdar juga menyinggung soal keterbatasan anggaran Komisi II DPRD Provinsi Lampung, yang dinilainya turut menghambat upaya pembangunan di sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan.

“Minimnya anggaran bisa menimbulkan kerawanan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, bahkan mengancam pendidikan anak-anak jika tidak segera diatasi,” tegasnya.

Masyarakat di sejumlah desa juga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan, jembatan, dan saluran irigasi yang rusak. Namun keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat Pemerintah Provinsi belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kami akan terus perjuangkan agar aspirasi masyarakat ini mendapat perhatian serius, terutama dalam perencanaan program kerja dan penganggaran ke depan,” tandas Mikdar.(*)