Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar menjadi lnspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bulanan ilingkungan Pemerintah Proinsi Lampung bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/7).
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini terus berupaya memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, dalam upaya mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41%, tentunya sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah,” ucapnya.
Gubernur menyadari bahwa penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, Hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD Sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana.
Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah).
“Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim,” jelasnya.
Dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, Gubernur juga menyadari bahwa tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat.
“Diperlukan kinerja yang lebih baik, sinergi antarpemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Agenda Pembangunan Nasional 2025 dan Visi Gubernur ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’, ditetapkan penurunan Indeks Risiko Bencana sebagai indikator utama pembangunan daerah. (*)
