Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan RTRW-RDTR

- Editor

Senin, 16 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Zainal Abidin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/12).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini membahas dua agenda utama, pengendalian inflasi daerah dan penyusunan RTRW serta RDTR. Mendagri menekankan pentingnya isu kedua ini dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pembangunan terarah di seluruh daerah.

“Tingkat inflasi Indonesia pada November 2024 berada di angka 1,55%, terendah dalam target nasional 1,5%-3,5%. Meski pencapaian ini baik, kita harus tetap waspada, terutama menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ujar Tito.

Mendagri meminta daerah segera mengumpulkan data lapangan secara akurat untuk mendukung pengendalian inflasi, khususnya terkait kebutuhan pokok seperti bawang merah, cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras.

Ia juga melakukan koordinasi intensif dengan distributor dan produsen untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi.

Selain pengendalian inflasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan arahan terkait percepatan pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung target swasembada pangan pada tahun 2027.

“Kami meminta para kepala daerah segera melaporkan kondisi sawah yang belum memiliki irigasi atau irigasinya rusak. Data ini penting untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait,” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan skala kewenangan: irigasi hingga 1.000 hektar yang dikelola Bupati/Walikota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan irigasi 1.000-3.000 hektar menjadi kewenangan Gubernur. Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) terbaru juga dapat membantu pembangunan irigasi lintas skala. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Viral! Truk Kopdes Merah Putih Ugal-ugalan di Bandar Lampung, Tuai Kecaman Warganet
Bocah di Way Kanan Viral Laporkan Kebakaran di Sekitar Rel, Tak Dianggap BPBD Karena Masih Kecil? 
Kafe Remang-Remang di Way Kanan Digerebek, 11 Orang Kepergok Pesta Narkoba!
Ini Kronologi Suami Jual Istri di Grup Facebook, Rp2 Juta Sekali Kencan di Hotel!
Program MBG Kembali Makan Korban? 43 Siswa SDN 3 Kedaloman Tanggamus Muntah Massal!
Melawan dengan Senpi dan Sajam, DPO di Kotaagung Tewas Ditembak Polisi!
Polres Tanggamus Razia Tempat Hiburan Malam, 3 Orang Positif Narkoba Diciduk!
Bupati Parosil Lantik 20 Pejabat Pemkab Lampung Barat, Ini Daftar Lengkapnya!
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:34 WIB

Viral! Truk Kopdes Merah Putih Ugal-ugalan di Bandar Lampung, Tuai Kecaman Warganet

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:25 WIB

Bocah di Way Kanan Viral Laporkan Kebakaran di Sekitar Rel, Tak Dianggap BPBD Karena Masih Kecil? 

Selasa, 27 Oktober 2026 - 04:23 WIB

Kafe Remang-Remang di Way Kanan Digerebek, 11 Orang Kepergok Pesta Narkoba!

Selasa, 27 Oktober 2026 - 03:47 WIB

Ini Kronologi Suami Jual Istri di Grup Facebook, Rp2 Juta Sekali Kencan di Hotel!

Selasa, 27 Oktober 2026 - 01:38 WIB

Melawan dengan Senpi dan Sajam, DPO di Kotaagung Tewas Ditembak Polisi!

Berita Terbaru