Demi Koperasi Merah Putih, Menteri Desa Minta Indomaret dan Alfamart Distop!

- Editor

Sabtu, 21 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist

Hariannarasi.com, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan perlunya penghentian ekspansi bisnis minimarket modern jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah mulai beroperasi secara efektif.

Hal ini disampaikan Yandri guna menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya setuju sekali, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2).

Yandri menilai keberadaan minimarket modern yang terlalu masif dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, dominasi bisnis tersebut sudah masuk dalam tahap monopoli yang menghambat persaingan usaha yang sehat di desa.

Lebih lanjut, Yandri menyoroti jumlah gerai minimarket yang kini telah mencapai lebih dari 20.000 unit di seluruh Indonesia.

Ia berpendapat bahwa akumulasi kekayaan dari pemilik bisnis tersebut sudah lebih dari cukup, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat desa untuk mengelola ekonomi mereka sendiri.

​”Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” tegasnya.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungannya terhadap penguatan ekonomi desa melalui Kopdes maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, ia mengingatkan Kementerian Desa untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas guna mengimplementasikan kebijakan tersebut.

​Lasarus juga memperingatkan bahwa langkah ini akan menghadapi tantangan berat dari para pelaku usaha besar. “Tentu saya yakin Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Kita harus hadapi dengan baik,” kata politikus PDI-P tersebut.

Pemerintah kini tengah didorong untuk memastikan desa didominasi oleh unit usaha milik warga lokal agar perputaran modal tetap berada di lingkup masyarakat desa. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Mengapa Presiden Copot Menkeu Purbaya, Ini Penyebabnya!
Heboh Kasus Anak Sakit Usai Santap MBG, Sudaryono: Program Aman, yang Membesar-besarkan Cuma Wartawan, Guru dan Ortu Siswa
Purbaya Dicopot, Presiden Prabowo Resmi Lantik Suahasil Nazara Sebagai Menkeu
Ada Apa di Tangerang? 6 Pejabat Pemkab Tanggamus Terbang Kesana? Ini misinya!
Dudung Tegaskan Ulta Levenia Tak Lagi Menjabat Staf Ahli KSP, Pernyataan Soal HAARP Bukan Sikap Resmi
BGN Coret 1.653 Sekolah Internasional dari Program MBG, Fokus Wilayah 3T!
Pemprov Lampung Setujui Pembahasan 12 Raperda Inisiatif DPRD, Soroti Soal Anti LGBT hingga Regulasi Tumpang Tindih
Pendapatan Turun Tapi Belanja Malah Naik, Ada Apa dengan APBD Perubahan Lampung 2026?
Berita ini 151 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 21:57 WIB

Mengapa Presiden Copot Menkeu Purbaya, Ini Penyebabnya!

Senin, 14 September 2026 - 12:26 WIB

Heboh Kasus Anak Sakit Usai Santap MBG, Sudaryono: Program Aman, yang Membesar-besarkan Cuma Wartawan, Guru dan Ortu Siswa

Senin, 14 September 2026 - 09:49 WIB

Purbaya Dicopot, Presiden Prabowo Resmi Lantik Suahasil Nazara Sebagai Menkeu

Jumat, 11 September 2026 - 11:46 WIB

Ada Apa di Tangerang? 6 Pejabat Pemkab Tanggamus Terbang Kesana? Ini misinya!

Jumat, 11 September 2026 - 07:52 WIB

Dudung Tegaskan Ulta Levenia Tak Lagi Menjabat Staf Ahli KSP, Pernyataan Soal HAARP Bukan Sikap Resmi

Berita Terbaru

DAERAH

Imbas Pelanggaran, Tiga Polisi di Pesisir Barat Dipecat!

Rabu, 16 Sep 2026 - 11:40 WIB