Caption : ist (Dok. The Guardian)
Hariannarasi.com, Jepang – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi mengumumkan penyelenggaraan pemilu sela yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Langkah politik ini diambil sebagai upaya untuk mendapatkan mandat langsung dari rakyat di tengah krisis biaya hidup yang melanda negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Takaichi mengonfirmasi akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) pada Jumat (23/1/2026).
Kontestasi ini akan memperebutkan seluruh 465 kursi parlemen dan menjadi ujian elektoral perdana bagi Takaichi sejak menjabat pada Oktober lalu.
“Saya mempertaruhkan masa depan saya sendiri sebagai perdana menteri. Saya ingin rakyat menilai langsung apakah mereka masih mempercayakan pengelolaan negara ini kepada saya,” ujar Takaichi dalam konferensi pers, Senin (19/1), sebagaimana dikutip dari The Independent.
Janji Insentif Pajak
Dalam upaya memenangkan dukungan publik, PM Takaichi menawarkan kebijakan ekonomi agresif berupa penangguhan pajak konsumsi untuk bahan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban rumah tangga yang terdampak inflasi.
Selain pemotongan pajak, pemerintah juga menyiapkan paket belanja negara yang diklaim mampu:
1. Membuka lapangan kerja baru secara masif.
2. Meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Mendorong penerimaan negara dari sektor non-konsumsi.
Isu Ekonomi Jadi Prioritas
Keputusan pemilu sela ini muncul di tengah merosotnya optimisme publik terhadap stabilitas ekonomi.
Berdasarkan survei terbaru lembaga penyiaran publik NHK, isu kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi kekhawatiran utama bagi 45 persen responden, mengalahkan isu diplomasi maupun keamanan nasional.
Secara strategis, kemenangan dalam pemilu Februari mendatang akan menjadi kunci bagi koalisi Takaichi untuk memperkuat kontrol di parlemen.
al ini dianggap krusial guna mempercepat pengesahan anggaran negara serta berbagai undang-undang strategis yang sempat tertahan. (*)
