Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung –
Pj. Gubernur Lampung dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Intizam menyampaikan informasi terkait Administrasi Kependudukan (Adminduk), di Lapangan Korpri, Senin (12/8).
Intizam menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan Adminduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota, outputnya adalah berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan jumlah dokumen yang dikeluarkan tersebut diolah sehingga menghasilkan data-data penting terkait kependudukan.
“Antara lain jumlah penduduk yang telah memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK), yang dikembangkan dan diolah lagi menjadi data-data kependudukan lainnya,” kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa data kependudukan memainkan peran strategis sebagai pondasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, digunakan untuk pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan lain-lain.
Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan terkait kebutuhan demografis; serta aspek kependudukan lainnya serta alokasi anggaran, untuk memastikan distribusi sumber daya yang efisien dan adil dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Selain itu, data kependudukan juga mendukung pembangunan demokrasi dengan menyediakan basis data pemilih yang akurat dan up-to-date, serta berkontribusi pada penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui pemantauan dan analisis kependudukan yang cermat. Data penduduk juga dijadikan dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa (DD),” ungkapnya.
Dengan data kependudukan yang akurat dan mutakhir lanjutnya, berbagai kebijakan dan program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Sejumlah regulasi menekankan peran penting penggunaan data kependudukan. Misalnya, penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NIK juga digunakan sebagai identitas peserta BPJS Kesehatan. Yang lebih krusial lagi adalah data Kependudukan menjadi dasar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Pilkada,” ungkapnya.
Diketahui, pada Semester I Tahun 2024, (kondisi tanggal 30 Juni 2024) data kependudukan Indonesia mencatat jumlah total penduduk Indonesia saat ini sebesar 282.477.584 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Empat) jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari jumlah tersebut, 142.569.663 (Seratus empat puluh dua juta, lima ratus enam puluh sembilan ribu, enam ratus enam puluh tiga) jiwa adalah laki-laki, sementara 139.907.921 (seratus tiga puluh sembilan juta, sembilan ratus tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh satu) jiwa adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dari pada Perempuan.
Selanjutnya jumlah penduduk di Provinsi Lampung saat ini (kondisi 30 Juni 2024) adalah sebanyak : 9.082.727 (Sembilan Juta, Delapan puluh Dua ribu, tujuh ratus dua puluh Tujuh ribu) jiwa.
Dimana penduduk Kabupaten Lampung Tengah memiliki proporsi lebih besar dari Kabupaten/kota yang lain, yaitu sebesar 1.385.711 (Satu Juta, Tiga ratus Delapan Puluh Lima ribu, Tujuh ratus sebelas) jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 175.769 (Seratus Tujuh puluh Lima Ribu, Tujuh ratus Enam puluh Sembilan) jiwa.
Sebagaimana yang telah diungkapkan kata dia, data kependudukan mendukung pembangunan demokrasi dengan menyediakan basis data pemilih yang akurat dan up-to-date, terutama dalam rangka menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Disdukcapil tidak henti-hentinya mendorong dan memonitor pelaksanaan percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) dan penerapan/aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai persyaratan yang paling utama bagi warga yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 November 2024.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa Persentase perekaman KTP elektronik di Provinsi Lampung saat ini telah mencapai 98,29%, sedangkan aktivasi IKD baru mencapai 5,22% dari jumlah penduduk wajib KTP. Hal tersebut mengharuskan untuk bekerja keras agar target aktivasi IKD segera tercapai, sehingga pemanfaatannya akan segera diberlakukan.
“Kepada seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Lampung saya berharap dapat ikut andil dalam menyosialisasikan kepada masyarakat, baik dalam keluarga ataupun tetangga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau belum mengaktivasikan IKD di handphone-nya,” ucapnya. (*)
