Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menghangat meski pemerintahan baru belum resmi dilantik.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan kemungkinan besar tidak akan kembali berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi politik lima tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sinyal ‘pecah kongsi’ ini disebut telah diketahui oleh lingkaran dalam dan sejumlah pimpinan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Informasi mengenai tidak berlanjutnya duet Prabowo-Gibran sudah menyebar di kalangan elit politik sejak awal September.
Prabowo dikabarkan tengah mengkaji tiga nama alternatif yang berlatar belakang militer atau dekat dengan lingkaran intinya untuk posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) di 2029.
Ketiga nama yang mencuat ke permukaan adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, politikus senior Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.
Dari ketiga nama tersebut, sosok Teddy dikabarkan sudah mulai masuk ke dalam radar survei internal Partai Gerindra.
Skenario Baru untuk Gibran
Merespons kabar tersebut, kubu Jokowi tidak tinggal diam. Dalam berbagai pertemuan tertutup yang digelar secara berkala antara Jokowi dan kelompok relawannya, sejumlah skenario politik mulai diracik untuk mengamankan posisi Gibran.
Mengutip dari Bocor Alus Politik Tempo, satu wacana yang kuat disimulasikan adalah memasangkan Gibran dengan Dedi Mulyadi.
Nama Dedi apungkan karena elektabilitasnya yang terus meroket sejak awal tahun, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Selain Dedi, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga masuk dalam kajian.
Duet Gibran-AHY dinilai strategis karena merepresentasikan perpaduan tokoh muda serta kombinasi sipil-militer.
Desakan Jokowi Pimpin PSI
Tak hanya berfokus pada Pilpres, para relawan juga mendesak Jokowi untuk mengamankan kendaraan politik pasca-lengser dari kursi kepresidenan.
Mereka mendorong Jokowi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dorongan ini didasarkan pada hitung-hitungan survei internal yang dibahas bersama para relawan.
Jika PSI dipimpin langsung oleh Jokowi, partai tersebut diproyeksikan mampu meraup 12 hingga 15 persen suara nasional dan lolos ke Senayan, jauh melampaui capaian suara saat ini yang hanya berkisar di angka 8-9 persen di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep.
Meski belum memberikan kepastian, Jokowi disebut tengah mencari momentum yang tepat untuk merespons dorongan tersebut.
Gugatan Hukum Bayangi Gibran
Di sisi lain, langkah politik Gibran tidak lepas dari ancaman gangguan hukum. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal September lalu.
Gugatan tersebut meminta MK membatalkan pencalonan Gibran dengan menyoroti dugaan kejanggalan pada syarat administrasi, khususnya terkait penyetaraan ijazah sekolah menengah.
Denny disebut telah mengomunikasikan langkah hukum ini dengan berbagai tokoh partai dan masyarakat sipil.
Meski gugatan ini rentan ditolak MK karena dianggap post-factum (peristiwa sudah berlalu), Denny menegaskan, manuver ini bertujuan untuk memberikan peringatan publik sekaligus memastikan agar proses Pemilu 2029 berjalan lebih bersih.
Terkait dinamika yang mulai memanas ini, sejumlah petinggi Partai Gerindra dikabarkan telah meminta seluruh pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, untuk menahan diri.
Mereka diimbau untuk tidak membuat kegaduhan dan fokus mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran secara utuh hingga 2029 mendatang. (*)
