Caption : Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal atau akrab disapa Gubernur Mirza, secara resmi mendukung pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Lampung.
Tujuannya, sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengatasi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan tersebut disampaikannya dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah yang diselenggarakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, pada Jumat (11/9/2026).
Gubernur Lampung mengungkapkan, persoalan ketenagakerjaan di Lampung saat ini tidak lagi cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah lapangan pekerjaan.
Masuknya perubahan teknologi dan otomatisasi membuat serapan tenaga kerja oleh industri besar menjadi semakin terbatas.
Ia mencontohkan bahwa investasi industri senilai Rp15 triliun secara kasar hanya menyerap sekitar 3.000 pekerja, bahkan sebuah perusahaan di industri tapioka dengan teknologi modern kini mampu beroperasi hanya dengan 25 orang pekerja.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat Lampung menghadapi bonus demografi dengan sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK setiap tahunnya.
Dari jumlah itu, hanya sekitar 30.000 orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, kapasitas lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, yakni hanya sekitar 2.000 posisi per tahun untuk lulusan S1 dan sekitar 15.000 posisi untuk lulusan SMA/SMK.
”Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang,” ujar Gubernur Lampung.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong dua strategi utama. Pertama, memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri seperti Jepang dan Malaysia.
Untuk pasar Jepang, pemprov menargetkan pengiriman hingga 5.000 tenaga kerja pada tahun mendatang. Guna mengatasi kendala bahasa dan biaya, pemerintah akan memasukkan pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA/SMK dan berupaya menekan biaya pelatihan dari Rp50 juta menjadi sekitar Rp30 juta.
Strategi kedua adalah mendorong hilirisasi komoditas dan industri berskala kecil di tingkat desa, seperti rice milling unit (RMU), pabrik pakan, dan pengolahan kopi, guna menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.
Untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut, FKLPID akan difungsikan sebagai penghubung utama.
Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, menyatakan bahwa forum ini akan menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja.
Saat ini, sebanyak 72 lembaga pelatihan telah diajak bekerja sama dalam pembentukan forum tersebut.
Langkah strategis daerah ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. BP3MI Lampung turut menyampaikan peluncuran program “SMK Go Global” yang akan berjalan pada 2026 hingga 2029.
Melalui program ini, Lampung mendapatkan kuota sebanyak 1.460 peserta untuk pelatihan di sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata yang dipersiapkan sebelum dikirim bekerja ke luar negeri.
Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan persoalan mismatch tenaga kerja dapat ditekan dan keserapan kerja masyarakat Lampung di tingkat nasional maupun global dapat meningkat secara signifikan. (*)
