Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan protes dan keluhan terkait hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
Mereka mengeluhkan banyaknya calon peserta didik yang gagal diterima di sekolah negeri, padahal jarak domisili mereka dinilai sangat dekat dengan sekolah tujuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fiska, salah satu orang tua siswa, mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya gagal diterima di tiga pilihan sekolah terdekat dari rumahnya, yakni SMPN 14, SMPN 13, dan SMPN 26.
Ia menyebutkan, jika jarak rumahnya dengan sekolah-sekolah tersebut hanya berkisar 600 meter.
”Harapannya kalau tidak masuk pilihan pertama bisa diterima di pilihan kedua atau ketiga. Ternyata semuanya gagal,” ujar Fiska.
Lebih lanjut, Fiska turut mempertanyakan transparansi penerapan kuota jalur domisili. Menurutnya, masyarakat sejak awal menerima informasi bahwa kuota untuk jalur domisili dialokasikan sebesar 40 persen.
Namun, pada praktiknya, jumlah siswa yang diterima melalui jalur ini dinilai jauh lebih sedikit. Fiska mengaku sempat mendapat penjelasan dari pihak terkait bahwa kuota jalur domisili ternyata digabung dengan jalur mutasi.
Ia menyayangkan kebijakan tersebut karena tidak disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal pendaftaran.
Selain persoalan kuota, para orang tua juga mengkritik sistem pemeringkatan daring (online) yang dinilai tidak transparan.
Pembaruan data posisi nilai anak yang tidak berjalan secara seketika (real-time) dinilai sangat menyulitkan orang tua dalam memantau peluang kelulusan selama proses seleksi berlangsung.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Kurnia, warga asal Labuhan Ratu. Anaknya yang mendaftar ke SMPN 8, SMPN 34, dan SMPN 22 dinyatakan tidak lolos dengan alasan kuota sekolah telah penuh.
Kurnia menyoroti adanya potensi kecurangan dalam penentuan titik koordinat lokasi rumah pada sistem pendaftaran daring.
“Kemungkinan masih ada celah manipulasi yang memungkinkan jarak domisili pendaftar tertentu diubah agar terlihat lebih dekat dengan sekolah dari kondisi sebenarnya,” ujarnya dikutip dari detik.com
Menghadapi persoalan ini, para orang tua mendesak pemerintah terkait untuk segera mengevaluasi sistem penerimaan dan memberikan solusi konkret.
Mereka menyatakan kesediaannya apabila anak mereka dipindahkan ke SMP Negeri lain di luar pilihan awal, asalkan tetap mendapatkan hak pendidikan di sekolah negeri.
Jika tidak ada penyelesaian dari pihak pemerintah, para orang tua mengaku terpaksa mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta guna menghindari risiko putus sekolah. (*)
