Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkuat sinergi dan menjaga stabilitas wilayah.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tanggamus pada Senin (6/7/2026) dengan fokus pembahasan pada kondusivitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor dipimpin Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kasi Datun Kejari Tri Nurandi Sinaga, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Binda), serta Sekretaris Daerah Suaidi beserta jajaran Kepala OPD Pemkab Tanggamus.
Dalam arahannya, Bupati Saleh menegaskan, seluruh persoalan daerah harus dibahas secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Ia menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi yang berpihak pada masyarakat namun tidak melanggar aturan hukum, salah satunya terkait isu tambang rakyat.
”Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi tentu ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial dan melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Semua ini akan kita pelajari bersama agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Bupati.
Pemetaan Isu Strategis Daerah
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur Forkopimda memaparkan sejumlah isu strategis dan langkah antisipasi di wilayah Kabupaten Tanggamus.
Stabilitas Politik & Sosial (DPRD), Ketua DPRD, Agung Setyo Utomo, menyatakan situasi politik di Tanggamus secara umum berjalan aman dan kondusif.
Ia menekankan agar setiap penertiban yang dilakukan pemerintah, seperti penataan pasar dan tambang, selalu dibarengi dengan penyediaan sarana dan solusi konkret agar tidak memicu gejolak di masyarakat.
Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko menyoroti isu keamanan yang mencakup konflik lahan, kecelakaan lalu lintas, dan pengamanan agenda masyarakat.
Kapolres menyatakan penyelesaian konflik lahan terus diupayakan melalui pendekatan persuasif guna mencegah konflik sosial, sembari menghormati proses hukum.
Sementara, Dandim Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono menilai tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran informasi hoaks dan bernuansa SARA di media sosial akibat rendahnya literasi digital.
Edukasi dan penguatan wawasan kebangsaan terus digencarkan sebagai langkah mitigasi.
Saat yang sama, Kasi Datun Kejari, Tri Nurandi Sinaga, memfokuskan perhatian pada potensi penyimpangan dana desa, konflik agraria, dan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.
Kejari secara khusus mendorong Pemkab untuk membangun pusat rehabilitasi narkotika guna mengoptimalkan penanganan korban.
Senada, Perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, memaparkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, mulai dari penyebaran paham radikal/khilafah, konflik satwa liar, tambang ilegal di kawasan hutan, hingga peredaran senjata api ilegal yang diduga memicu kasus pembegalan.
Langkah Antisipasi dan Pencegahan Dini
Sebagai langkah nyata dari pemerintah daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanggamus, Rully Runa Yuda, memaparkan, Pemkab telah melaksanakan berbagai program, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penyaluran bantuan parpol, pemberantasan rokok dan tambang ilegal, hingga pengembangan pariwisata.
Sebagai penutup, Sekretaris Daerah Tanggamus, Suaidi, menginstruksikan agar komunikasi antara Pemkab dan DPRD dijalin lebih intensif.
Ia juga meminta koordinasi diperkuat hingga tingkat kecamatan (Forkopimcam) agar setiap deteksi dan penanganan potensi masalah sosial di masyarakat dapat dilakukan sejak dini. (*)
