Bangun 13 Jalan dan 2 Jembatan, Pemkab Tanggamus Ajukan Pinjaman Rp65 Miliar ke PT SMI

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus mengajukan pinjaman daerah senilai Rp65 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.  

Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan 15 titik infrastruktur, yang terdiri dari 13 ruas jalan dan dua jembatan yang tersebar di sejumlah kecamatan.

​Langkah ini telah memasuki tahap verifikasi teknis yang ditandai dengan rapat koordinasi antara Pemkab Tanggamus yang dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto dengan tim verifikasi PT SMI di ruang rapat utama Kantor Bupati Tanggamus, Senin (18/5/2026).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, menjelaskan, peninjauan lapangan akan dilakukan pasca-pertemuan tersebut.

Terdapat tiga aspek penilaian utama dari PT SMI sebelum menyetujui pinjaman, yakni kelengkapan dokumen, kesiapan penganggaran, serta kemanfaatan proyek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

​“Sebanyak 15 titik lokasi pembangunan tersebut tersebar mulai dari Kecamatan Kelumbayan, Waynipah, Kotaagung, hingga Talang Padang. Infrastruktur ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Hendra.

​Terkait linimasa pelaksanaan, Hendra menargetkan keputusan final persetujuan pinjaman dari PT SMI dapat terbit pada akhir Juni 2026. Jika disetujui, proses lelang akan dikebut pada bulan Juli sehingga paket pekerjaan fisik sudah dapat terkontrak pada bulan Agustus.

Sementara itu, Tim Leader Pembiayaan Publik PT SMI, Joan Juliandi Tampubolon, menegaskan, pihaknya akan melakukan sinkronisasi data teknis seperti desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi riil di lapangan selama dua hari ke depan.

Fokus utama verifikasi PT SMI adalah memastikan kelayakan proyek secara sosial dan ekonomi. Joan menekankan, pembangunan jalan dan jembatan tersebut harus mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Tanggamus, yang saat ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan kopi, hingga pesisir.

“Kami ingin memastikan kesiapan dokumentasi penganggaran, teknis, serta aspek sosialnya. Yang paling penting bagi kami, manfaat proyek harus lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan sehingga benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Joan. (*)