Caption : Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman HN bersama Pengurus.
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Lampung dengan tegas membantah wacana peleburan atau merger dengan Partai Gerindra.
NasDem Lampung mendesak Majalah Tempo untuk segera mencabut laporan khusus edisi 12 April 2026 terkait isu tersebut dan melayangkan permohonan maaf terbuka kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW NasDem Lampung, Herman HN, menilai pemberitaan tersebut sepihak, tidak memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik, dan telah merugikan nama baik partai.
Ia menegaskan, pihak media seharusnya melakukan konfirmasi langsung kepada Surya Paloh sebelum mempublikasikan isu strategis tersebut.
Buntut dari pemberitaan ini, DPW NasDem Provinsi Lampung bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota se-Lampung secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap pada Selasa (14/4/2026) di Kantor NasDem Lampung. Mereka mengecam laporan tersebut dan menyebutnya sebagai pembohongan publik.
”Kami seluruh kader Partai NasDem Provinsi Lampung menyatakan, jika pemberitaan tersebut tidak segera dicabut dan tidak ada permintaan maaf kepada Ketua Umum Bapak Surya Paloh, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Tempo dengan massa sekitar 3.000 orang,” tegas Herman HN.
Pernyataan sikap penolakan dan tuntutan tersebut ditandatangani langsung oleh jajaran pengurus DPW, termasuk Herman HN dan Sekretaris DPW Fauzan Sibron, serta seluruh pimpinan DPD se-Provinsi Lampung.
Lebih lanjut, Herman HN memastikan bahwa isu merger ini tidak memengaruhi soliditas kader di daerah. Seluruh struktur partai di Lampung dipastikan tetap kompak, fokus menjalankan roda organisasi, dan loyal di bawah kepemimpinan Surya Paloh.
Sebagai tindak lanjut, seluruh jajaran DPD NasDem se-Lampung dijadwalkan kembali berkumpul di Kantor DPW NasDem Lampung pada Rabu (15/4/2026).
Pertemuan ini diagendakan untuk konsolidasi penyampaian aspirasi, sekaligus mempertegas sikap solid para kader dalam menyikapi pemberitaan negatif yang beredar. (*)
