Caption: Ilustrasi
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang diduga diperintahkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menyasar Presiden Prabowo Subianto terbongkar dari perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data elektronik.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/12/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus itu bermula pada Oktober 2026, ketika Irjen Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan perintah penyadapan sekaligus penghapusan data hasil sadapan di sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Penlinks X (PLX).
Perintah itu justru menimbulkan kecurigaan pelapor yang identitasnya dirahasiakan. Pelapor kemudian melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Setelah laporan itu, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka pada 3 November 2026. Dalam pemaparannya, Suyudi Ario Seto merinci lima tahapan modus operandi.
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Slamet Uliandi, lalu diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution, disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan suatu perkara.
Ketiga, penyadapan dilaksanakan melalui PLX dengan cara mendengarkan, mengekspor rekaman, dan menuangkannya ke transkrip.
Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring, Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit Prabowo.
Kelima, data di LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta Nasution yang dilaksanakan tim TSU.
Suyudi Ario Seto menjelaskan penyadapan ilegal itu diduga berjalan melalui dua jalur dengan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara penyadapan resmi.
Jalur resmi, atau jalur A, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Polri Tahun 2009.
Jalur ini diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan chart, lalu diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum provisioning oleh tim TSU.
Jalur internal atensi, atau jalur B, diduga berjalan tanpa permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kepala Bagian Monitoring setelah mendapat perintah dari Listyo Sigit Prabowo.
Penyidik memaparkan peran masing-masing tersangka. Listyo Sigit Prabowo diduga memberi perintah sekaligus menentukan target penyadapan dan menerima hasil akhir penyadapan.
Peran Irjen Pol Slamet Uliandi
Slamet Uliandi diduga berperan sebagai penasihat monitoring center Polri yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit Prabowo.
Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi dan memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah, mengoperasikan penyadapan melalui operator, melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit Prabowo, serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto dan lingkar Istana.
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran diduga mencakup kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, media, aktivis, hingga mahasiswa.
Operasi itu diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Suyudi Ario Seto menegaskan daftar nama dalam sasaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam pelanggaran hukum.
Ancaman Hukuman
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Dalam rapat itu, Komisi III DPR meminta Polri membuka seluruh fakta dan mengusut perkara hingga ke pasal makar dan pasal terkait keamanan negara, bukan hanya aturan informasi dan transaksi elektronik.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta penyidik menelusuri dalang, motif, dan pihak yang diduga mengambil manfaat dari penyadapan.
Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik telah memiliki bukti awal yang cukup untuk mengembangkan penyelidikan dugaan makar.
Hingga rapat kerja itu digelar, keempat tersangka masih berstatus diduga melakukan perbuatan tersebut. Polri menyatakan penyidikan masih berlanjut untuk membuktikan rantai perintah, aliran laporan hasil sadapan, dan penghapusan data elektronik. (*)
