Mahasiswa Unila Geruduk Rektorat, Desak Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Oknum Dosen

Caption: Istimewa

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Ratusan mahasiswa Universitas Lampung yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unila Melawan menggeruduk Gedung Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026).

Aksi tersebut digelar imbas mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi.

Massa aksi melakukan long march menuju rektorat sambil membawa spanduk besar dan bendera organisasi.

Setibanya di depan rektorat, mahasiswa berorasi dari atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara, sambil meneriakkan tuntutan dan mengangkat kepalan tangan. Video aksi yang beredar memperlihatkan suasana aksi berlangsung tertib dan damai.

Ketua Umum BEM Unila, Aditya Putra Bayu, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kekerasan seksual di kampus.

Aditya yang tercatat sebagai mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2022 itu menegaskan pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Kami datang pada 12 November 2026, kami turun aksi geruduk rektorat untuk melawan predator seksual di kampus,” kata Aditya Putra Bayu di depan Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk dan poster, antara lain “Usut tuntas pelaku kekerasan seksual dalam kampus” dan “A woman somebody is not some body” serta “Woman are not objects, stop pelecehan seksual, educate your son, protect everyone”.

Tulisan-tulisan tersebut juga terekam dalam dokumentasi video aksi yang beredar di media sosial.

Enam tuntutan aliansi

Aksi ini merupakan lanjutan dari konsolidasi mahasiswa yang digelar sehari sebelumnya di Beliung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila, Rabu (11/11/2026).

Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa menyusun enam tuntutan yang dibacakan dalam aksi di depan rektorat.

Adapun enam tuntutan Aliansi Mahasiswa Unila Melawan adalah:

1. Menuntut rektorat memberikan sanksi terberat berupa pemecatan pelaku sebagai akademisi.
2. Menghadirkan seluruh pelaku pelecehan seksual di depan mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.
3. Menuntut Satgas PPKPT dan rektorat menghadirkan seluruh pimpinan fakultas untuk menjamin keselamatan seluruh korban.
4. Menuntut penanganan kasus pelecehan seksual secara adil, objektif, dan transparan.
5. Menuntut Unila mengevaluasi total kinerja Satgas PPKPT dalam menangani kasus kekerasan seksual serta membuka transparansi peralihan ketua Satgas PPKPT.
6. Menuntut Rektor mengawal seluruh kasus kekerasan seksual secara tegas dan merekomendasikan sanksi pidana kepada pihak yang berwenang.

Mahasiswa juga meminta Rektor Unila menandatangani seluruh poin tuntutan tersebut sebagai bentuk komitmen pimpinan universitas dalam menjamin keamanan mahasiswa.

Kasus ini mencuat setelah pengakuan seorang mahasiswi pascasarjana Unila berinisial SAF diunggah melalui media sosial pada Minggu (8/11/2026).

Dalam pengakuan tersebut, SAF menyebut dugaan tindakan tidak pantas terjadi di lingkungan kampus pada 5 Mei 2026, saat ia menemui dosen berinisial RF yang disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk meminta tanda tangan dokumen administrasi akademik setelah seminar hasil tesis.

SAF mengaku mengalami kontak fisik yang tidak diinginkan, antara lain pipi dan telinganya disentuh, kemudian dipeluk dan dicium keningnya saat hendak meninggalkan ruangan.

Seluruh kronologi tersebut merupakan keterangan yang disampaikan korban melalui media sosial dan masih perlu didalami melalui proses pemeriksaan.

Mahasiswi tersebut kemudian resmi melaporkan dugaan peristiwa itu ke Polda Lampung pada Senin (9/11/2026). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/885/XI/2026/SPKT/ Polda Lampung.

Hasil pemeriksaan Satgas dan pendampingan hukum

Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila menyatakan telah menemukan unsur-unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan laporan tersebut.

Hasil pemeriksaan itu telah menjadi dasar bagi PPKPT untuk menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap korban maupun dosen terlapor.

Ia menegaskan PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang bersalah atau tidak secara pidana, namun hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar tindakan administratif.

Secara normatif, sanksi terberat dapat berupa pemberhentian atau pemecatan. Namun, penentuan kategori hukuman diserahkan kepada pimpinan universitas berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, YLBHI-LBH Bandar Lampung resmi memberikan pendampingan hukum kepada korban. Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, menyebut korban berinisial SA telah memberikan kuasa kepada LBH pada Selasa (10/11/2026).

Pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh, baik melalui jalur pidana maupun mekanisme administratif di kampus.

Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan atas pengalaman yang diceritakan mahasiswi tersebut dan menegaskan tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Rektor juga menyatakan akan mengawal penanganan laporan tersebut.

Hingga aksi berlangsung, proses penanganan kasus masih berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan selama proses pemeriksaan dan penegakan hukum berlangsung. (*)