Caption : Istimewa (Dok. Republika)
Hariannarasi.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR belum membahas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan baru akan dipertimbangkan setelah DPR kembali memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dasco mengatakan DPR telah menerima berbagai aspirasi dan masukan masyarakat mengenai desakan pemakzulan Gibran.
Namun, hingga Senin, 9 November 2026, belum ada pembahasan resmi di tingkat pimpinan DPR maupun melalui forum Badan Musyawarah (Bamus).
Ia menjelaskan, DPR belum dapat menentukan sikap maupun langkah lanjutan karena masih berada dalam masa reses hingga 8 November 2026.
Selama reses, anggota DPR berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA).
“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (9/11/2026).
Dasco menyebut DPR akan terlebih dahulu melihat perkembangan dan sikap para anggota dewan setelah masa sidang resmi dibuka. Aspirasi mengenai Gibran nantinya akan ditanggapi melalui mekanisme kelembagaan DPR.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Meski belum dibahas secara formal, Dasco mengakui isu pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan di antara sejumlah anggota DPR lintas fraksi.
Komunikasi tersebut masih berlangsung secara informal lantaran masa persidangan belum dimulai. Sejumlah pihak juga telah meminta agar persoalan tersebut dibawa ke forum resmi DPR.
Wacana tersebut menguat setelah MA mengeluarkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi penggugat Subhan, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Objek sengketa dalam perkara itu ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat tersebut menyetarakan pendidikan Gibran dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Dalam putusan kasasi, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut, sebelum Subhan mengajukan kasasi ke MA.
Gejolak di Internal DPR RI
Di internal DPR, sejumlah fraksi mulai mengkaji opsi konstitusional. Partai Kebangkitan Bangsa mengambil inisiatif awal dengan mendalami opsi pengajuan hak angket di gedung parlemen.
Penyelidikan politik tersebut difokuskan pada pertanggungjawaban administratif instansi pemerintah terkait penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengonfirmasi partainya turut membuka peluang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Instrumen tersebut disiapkan guna menelusuri dugaan tidak terpenuhinya syarat formal keterpilihan seorang wakil presiden.
Partai NasDem memperlihatkan kewaspadaan serupa dengan menjadwalkan konsolidasi internal sebelum masa sidang resmi dibuka.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan sikap resmi partai wajib diputuskan melalui mekanisme organisasi, bukan secara sepihak oleh individu anggota dewan.
“Betul hak angket adalah hak individual, 25 orang tanda tangan, tetapi kita tentu dalam proses-proses politik semuanya harus juga melalui mekanisme dan tata kelola politik yang baik,” kata Sugeng. Ia menambahkan partainya tengah mematangkan pertimbangan politik sebelum menetapkan posisi akhir. “Belum, belum, belum. Belum menentukan sikap, tapi pasti akan bersikap,” ujarnya.
Sesuai regulasi Undang-Undang MD3, usulan hak angket memerlukan persetujuan sedikitnya 25 legislator yang merepresentasikan lebih dari satu fraksi. Ketentuan formal tersebut memicu komunikasi intensif antarfraksi di parlemen.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan partainya baru akan membedah persoalan dokumen ini pada masa sidang mendatang sembari membangun komunikasi politik antarfraksi.
Hingga Sabtu, 7 November 2026, belum tercapai keputusan resmi lintas fraksi mengenai pengguliran proses pemakzulan. Konsolidasi internal partai politik kian menguat guna merespons dinamika hukum serta gelombang aspirasi publik.
Secara konstitusional, putusan yudisial MA tidak otomatis melengserkan posisi wakil presiden. Tata cara pemberhentian pejabat tinggi negara diatur secara ketat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
DPR diwajibkan terlebih dahulu mengesahkan Hak Menyatakan Pendapat lewat sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota dan disetujui dua pertiga peserta hadir.
Berkas dugaan pelanggaran tersebut kemudian harus diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Tanggapan Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas keterangan Dasco ini belum diperoleh. Dasco menyatakan pembahasan aspirasi terkait pemakzulan Gibran menunggu DPR memasuki masa sidang berikutnya. (*)
