Caption : Ist
Hariannarasi.com, Tanggamus – Kualitas pelayanan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang, Kotaagung, kembali menuai kritik tajam.
Setelah sebelumnya didesak untuk diaudit terkait dugaan karut-marut pengelolaan anggaran, kini rumah sakit pelat merah tersebut dikeluhkan oleh keluarga pasien akibat lambannya penanganan medis yang berujung pada hilangnya nyawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Romainur, perwakilan keluarga pasien, menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya pelayanan fasilitas rontgen di RSUD Batin Mangunang.
Sepekan lalu, pamannya yang sedang dalam kondisi kritis harus menunggu hingga enam hari tanpa kepastian untuk mendapatkan tindakan rontgen.
Karena tak kunjung mendapat penanganan, keluarga akhirnya memindahkan pasien ke fasilitas kesehatan lain, meski nyawa sang paman pada akhirnya tidak tertolong.
”Sekarang paman kami sudah meninggal. Setelah berselang sehari tidak dilayani dengan baik oleh RSUD Batin Mangunang, almarhum kami bawa ke Rumah Sakit Secanti Gisting. Di sana kami langsung dilayani, langsung dicek, dan hasilnya langsung diperlihatkan kepada kami,” ujar Romainur.
Masih dalam suasana duka, Romainur secara tegas mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di RSUD Batin Mangunang. Ia merasa tidak masuk akal jika pasien kritis dibiarkan menunggu berhari-hari tanpa kejelasan dari pihak medis, operator, maupun dokter ahli.
Menurutnya, hal ini sangat ironis mengingat RSUD Batin Mangunang merupakan rumah sakit Kelas C yang menerima suntikan dana hingga puluhan miliar rupiah.
Ia turut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pihak rumah sakit.
”Mereka punya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat medis seperti USG dan rontgen. Ada juga pos sewa alat medis hingga ratusan juta, dan pengelolaan dana DAK yang nilainya miliaran. Sangat tidak rasional jika pasien harus menunggu berhari-hari hanya untuk melakukan rontgen. Uangnya ke mana?” tegasnya.
Sementara, Koordinator GRAK Lampung, Chaidir, menyoroti ketidaksesuaian antara alasan pihak rumah sakit dengan dokumen anggaran yang ada.
Sebelumnya, manajemen RSUD Batin Mangunang menyatakan kedatangan Wakil Bupati Tanggamus bukanlah inspeksi mendadak, melainkan atas permintaan pihak rumah sakit akibat banyaknya sarana dan prasarana yang rusak.
Namun, GRAK mencatat bahwa dalam dokumen anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2026, RSUD Batin Mangunang telah memiliki alokasi dana pemeliharaan fasilitas sebesar Rp158.032.000.
”Dengan dana pemeliharaan ratusan juta tersebut, seharusnya kerusakan fasilitas sudah tertangani dan tidak perlu lagi meminta bantuan ke pemerintah daerah. Uang itu ada, tetapi penggunaannya patut dipertanyakan,” ujar Chaidir dalam keterangannya.
Chaidir juga memaparkan adanya sejumlah alokasi anggaran lain pada tahun 2026 yang dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan dana pemeliharaan fasilitas pelayanan, di antaranya:
1. Pengadaan komputer: Rp823.287.000
2. Sewa kendaraan dinas: Rp301.200.000
3. Makan dan minum rapat: Rp220.550.000
4. Alat tulis dan cetak dokumen: Rp197.791.500
Selain persoalan alokasi anggaran, GRAK juga menolak bantahan pihak manajemen terkait isu pemotongan gaji pegawai dan pungutan liar pada rekrutmen tenaga kerja baru.
Menurut Chaidir, pihaknya telah menerima aduan langsung dari sumber internal rumah sakit mengenai praktik tersebut. Ia menyebutkan para pegawai enggan melapor secara terbuka karena khawatir akan ancaman pemecatan.
Oleh karena itu, GRAK menilai investigasi internal oleh pihak rumah sakit tidak akan berjalan objektif.
Chaidir meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk proaktif dan menggunakan kewenangannya dalam menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
”Kami mengingatkan kembali komitmen Bupati Tanggamus untuk memberantas korupsi. Inspektorat harus segera turun menyelidiki dan menelusuri setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, dimulai dari RSUD Batin Mangunang,” tegasnya. (*)
