Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Meski dana telah dialokasikan, proses pencairan saat ini masih tertunda karena menunggu penerbitan regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyatakan bahwa payung hukum yang masih ditunggu mencakup Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kita harus berdasarkan kepada PP dan PMK tersebut. Kalau perkiraan sih, kami berharap dalam minggu ini aturan itu sudah terbit,” ujar Nurul di Bandar Lampung, Senin (9/3).
Berikut adalah sejumlah fakta mengenai persiapan pencairan THR ASN di lingkungan Pemprov Lampung pada 2026:
1. Rincian Alokasi Dana, dari total anggaran Rp150 miliar, sebanyak Rp125 miliar disiapkan untuk komponen THR gaji, sedangkan Rp25 miliar dialokasikan untuk komponen THR tunjangan kinerja.
2. Cakupan Penerima, dana THR ini diperuntukkan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Ini termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu.
3. Mekanisme Aturan Daerah, setelah PP dan PMK dari pusat terbit, Pemprov Lampung akan menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum teknis pencairan di tingkat daerah.
4. Proses Pencairan, usai Pergub disahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker) akan mengajukan usulan pencairan ke BPKAD. Proses administrasi mulai dari pengusulan Surat Penyediaan Dana (SPD) hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diestimasikan memakan waktu dua hingga tiga hari.
Terkait nominal besaran THR yang akan diterima oleh masing-masing pegawai, Nurul menegaskan bahwa pihaknya masih harus melihat petunjuk teknis (juknis) secara mendetail dari pemerintah pusat. Pemprov Lampung memastikan seluruh proses akan langsung dieksekusi begitu regulasi pusat resmi diturunkan. (*)
