Caption : ist
Hariannarasi.com, Teheran – Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan memasuki fase baru setelah sepekan berlangsungnya kontak senjata. Memasuki hari ketujuh pada Jumat (6/3/2026), indikasi peralihan dari serangan udara menuju operasi serangan darat mulai menguat di wilayah perbatasan barat Iran.
Berdasarkan laporan intelijen dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) dan Institute for the Study of War (ISW), serangan udara AS dan Israel kini mulai menyasar pos penjaga perbatasan serta instalasi keamanan internal Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari doktrin militer untuk pembersihan jalur sebelum melakukan infiltrasi pasukan darat.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan, pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) telah dimobilisasi ke titik-titik strategis dan diperintahkan untuk mengevakuasi beberapa kota perbatasan sejak 3 Maret lalu. Araghchi memperingatkan bahwa invasi darat akan menjadi “bencana” bagi pasukan AS dan Israel.
“Kami telah bersiap untuk perang jangka panjang. Bagi Amerika yang mengendalikan perang dari belahan dunia lain, ini akan jauh lebih sulit daripada bagi kami,” ujar Menlu Iran.
Sementara itu, laporan dari majalah Politico menyebutkan, jika Pentagon tengah mempersiapkan skenario perang selama 100 hari atau sekitar tiga bulan, yang diprediksi dapat berlanjut hingga September 2026.
Durasi ini melampaui prediksi awal pemerintahan Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang meyakini serangan intensif hanya akan berlangsung selama empat hari.
Selain kekuatan militer konvensional, muncul indikasi bahwa AS dan Israel akan memanfaatkan kelompok perlawanan Kurdi sebagai elemen serangan darat untuk merongrong rezim dari dalam.
Namun, para analis menilai strategi ini sangat berisiko mengingat medan Iran yang didominasi pegunungan, yang menjadi tantangan besar bagi operasi kavaleri dan logistik tank darat.
Hingga saat ini, strategi AS dan Israel tampak lebih condong pada upaya melumpuhkan infrastruktur militer dan ekonomi guna memicu perubahan rezim (regime change), dibandingkan melakukan pendudukan darat secara konvensional yang membutuhkan biaya dan waktu yang besar. (*)
