Demi Koperasi Merah Putih, Menteri Desa Minta Indomaret dan Alfamart Distop!

- Editor

Sabtu, 21 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist

Hariannarasi.com, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan perlunya penghentian ekspansi bisnis minimarket modern jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah mulai beroperasi secara efektif.

Hal ini disampaikan Yandri guna menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya setuju sekali, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2).

Yandri menilai keberadaan minimarket modern yang terlalu masif dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, dominasi bisnis tersebut sudah masuk dalam tahap monopoli yang menghambat persaingan usaha yang sehat di desa.

Lebih lanjut, Yandri menyoroti jumlah gerai minimarket yang kini telah mencapai lebih dari 20.000 unit di seluruh Indonesia.

Ia berpendapat bahwa akumulasi kekayaan dari pemilik bisnis tersebut sudah lebih dari cukup, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat desa untuk mengelola ekonomi mereka sendiri.

​”Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” tegasnya.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungannya terhadap penguatan ekonomi desa melalui Kopdes maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, ia mengingatkan Kementerian Desa untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas guna mengimplementasikan kebijakan tersebut.

​Lasarus juga memperingatkan bahwa langkah ini akan menghadapi tantangan berat dari para pelaku usaha besar. “Tentu saya yakin Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Kita harus hadapi dengan baik,” kata politikus PDI-P tersebut.

Pemerintah kini tengah didorong untuk memastikan desa didominasi oleh unit usaha milik warga lokal agar perputaran modal tetap berada di lingkup masyarakat desa. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Atasi Keterbatasan APBD Danai Proyek Pembangunan, Pemprov Lampung Terapkan Skema Pembiayaan Kreatif
Gubernur Lampung Raih Penghargaan Nasional Top Regional Leader Awards 2026
Bocor Rp12 Triliun Setahun! Zulhas Ungkap Praktik Jual Beli Titik Dapur MBG
Diam-diam Pemprov Lampung Rancang APBD 2026 yang Beda, Fokus Pelayanan Publik!
Bansos Berubah Total! Dari Barang Bakal Jadi Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Tahun
Usai Dilantik, Nanik S Deyang Ubah Arah MBG 2026, dari Moratorium Dapur Baru hingga Cari Dana Alternatif!
Sah! Nanik S. Deyang Pimpin BGN, Distribusi MBG Kini Dikawal Ketat
Manjakan ASN Lewat 12 Kebijakan Pro Karier, Pemprov Lampung Sabet Adhi Manawa Nugraha Madya!
Berita ini 140 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 14:34 WIB

Atasi Keterbatasan APBD Danai Proyek Pembangunan, Pemprov Lampung Terapkan Skema Pembiayaan Kreatif

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:35 WIB

Gubernur Lampung Raih Penghargaan Nasional Top Regional Leader Awards 2026

Kamis, 11 Juni 2026 - 10:11 WIB

Bocor Rp12 Triliun Setahun! Zulhas Ungkap Praktik Jual Beli Titik Dapur MBG

Kamis, 11 Juni 2026 - 07:01 WIB

Diam-diam Pemprov Lampung Rancang APBD 2026 yang Beda, Fokus Pelayanan Publik!

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:56 WIB

Bansos Berubah Total! Dari Barang Bakal Jadi Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Tahun

Berita Terbaru