Caption : ist (Dok. UGM, Antara dan BBC)
Hariannarasi.com, Jakarta – Sepanjang Januari 2026, angka statistik tidak lagi sekadar angka, ia adalah rintihan ribuan pelajar di ruang-ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan puskesmas.
Data yang dihimpun menunjukkan 2.000 lebih siswa di berbagai penjuru Indonesia menjadi korban keracunan massal setelah menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengapa program nasional dengan anggaran raksasa ini terus memakan korban?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta di lapangan menemukan bahwa dibalik ambisi swasembada gizi, terdapat mata rantai penyediaan makanan yang rapuh, mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke tangan siswa.
Temuan mengejutkan muncul di Kudus, Jawa Tengah. Investigasi lapangan mengungkap adanya dugaan tekanan politik di balik pemilihan vendor makanan.
Sebuah sekolah menengah atas yang sebelumnya bermitra dengan penyedia jasa berpengalaman selama berbulan-bulan tanpa kendala, dilaporkan dipaksa berpindah ke SPPG baru yang baru beroperasi hitungan pekan atas intervensi oknum tertentu. Hasilnya fatal, lebih dari 500 siswa dan guru jatuh sakit dalam semalam.
“Ini bukan sekadar soal kebersihan tangan, ini soal bagaimana vendor dipilih,” ujar salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya. “Ada aroma paksaan dalam kontrak-kontrak pengadaan ini,” imbuhnya.
Baru-baru ini, kejadian keracunan massal juga terjadi di Lampung Timur, ratusan siswa sekolah dan santri di Kecamatan Marga Tiga diduga mengalami keracunan massal pasca menyantap menu MBG.
Sejumlah korban dilaporkan harus menjalani perawatan intensif di klinik kesehatan setempat akibat gejala mual dan nyeri perut yang dialami.
SOP Amburadul
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui adanya ketidakpatuhan fatal terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Penelusuran kami terhadap 10 dapur SPPG yang kini ditutup sementara menunjukkan pola yang sama, penggunaan bahan baku yang tidak segar demi mengejar margin keuntungan dan pengabaian suhu penyimpanan,” kata Dadan.
Bakteri Salmonella, E.coli, hingga Bacillus cereus ditemukan dalam sampel makanan di berbagai lokasi seperti Grobogan, Mojokerto, hingga Manggarai Barat.
Bakteri-bakteri ini bukanlah kontaminan yang sulit dicegah, melainkan tanda nyata dari sanitasi yang buruk dan manajemen rantai dingin (cold chain) yang tidak berjalan.
Celah Pengawasan
Masalah utama lainnya terletak pada transparansi hasil laboratorium. Di beberapa daerah, seperti Tuban dan Cianjur, publik seringkali hanya diberitahu bahwa “sampel sedang diuji,” namun hasilnya jarang dipublikasikan secara terbuka kepada orang tua siswa.
Tanpa adanya public disclosure yang jujur, vendor yang bermasalah berpotensi terus beroperasi di bawah radar.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa ini adalah bentuk kelalaian negara.
“Setiap korban adalah tubuh anak yang muntah, pusing, dan trauma. Negara tidak boleh hanya bicara soal angka, tapi harus bicara soal pertanggungjawaban hukum bagi pengelola yang lalai,” ujar Ubaid.
Evaluasi atau Sekadar Janji?
Meskipun pemerintah telah menghentikan operasional puluhan dapur dan menahan insentif vendor, kasus terus berulang di lokasi baru. Hal ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan pada insiden tunggal, melainkan pada pengawasan sistemik yang bocor.
Hingga laporan ini diturunkan, ribuan orang tua masih dihantui kecemasan setiap kali anak mereka membuka kotak makan siang di sekolah.
Selama mekanisme penunjukan vendor masih dibayangi kepentingan non-teknis dan pengawasan kualitas hanya bersifat reaktif, piring-piring di sekolah akan tetap menjadi ancaman ketimbang berkah gizi. (*)
