Caption : ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Kekhawatiran mengenai ketatnya likuiditas domestik kembali mencuat di kalangan pelaku pasar dan ekonom pada kuartal ini. Sentimen negatif membayangi prospek pemulihan ekonomi nasional seiring dengan besarnya porsi pendanaan yang terserap oleh program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), serta dominasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam struktur perbankan nasional.
Di sisi lain, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digadang-gadang sebagai super holding BUMN, kini menuai skeptisisme terkait efektivitas dan tata kelolanya di tengah ruang fiskal yang sempit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama kritik pasar saat ini tertuju pada realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah analis memperingatkan risiko crowding out effect, di mana penarikan dana besar-besaran oleh pemerintah, baik melalui instrumen surat utang maupun alokasi APBN untuk membiayai program konsumtif ini, berpotensi mengeringkan likuiditas yang seharusnya tersedia untuk sektor swasta.
Jika semua dana se-nusantara tersedot ke instrumen negara untuk membiayai MBG, perbankan swasta dan sektor riil akan kesulitan mendapatkan dana murah. Ini membuat biaya dana (cost of fund) melonjak, dan pada akhirnya ekspansi bisnis melambat.
Kekhawatiran ini beralasan mengingat besarnya kebutuhan anggaran MBG yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya, memaksa pemerintah untuk semakin agresif dalam pengelolaan kas negara.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang skema pembiayaan MBG. Hasil simulasi yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal hanya dapat terjaga apabila pendanaan MBG berasal dari realokasi anggaran, bukan dari penambahan defisit atau utang baru.
“Karena simulasi menunjukkan keberlanjutan fiskal terjaga hanya di bawah asumsi realokasi, ekspansi MBG berbasis defisit berpotensi melemahkan stabilitas fiskal tanpa imbal hasil makro yang sepadan dalam jangka menengah,” lanjut Rizal.
Ditambah, temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), ada lebih dari 100 yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek MBG karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.
Dominasi Himbara dan Ketimpangan Akses Modal
Selain isu anggaran, struktur likuiditas perbankan juga menjadi sorotan. Dominasi Himbara yang memegang porsi aset terbesar dalam sistem keuangan nasional dinilai menciptakan ketimpangan.
Kritik yang mengemuka menyebutkan bahwa likuiditas di pasar uang cenderung mengalir deras ke bank-bank pelat merah. Hal ini diperparah dengan penempatan dana pemerintah dan BUMN yang terpusat di Himbara.
Head, Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman, mengatakan jika situasi ini dinilai mempersulit bank-bank swasta dan pelaku usaha non-BUMN untuk mengakses modal kerja dengan bunga kompetitif.
“Resiko persaingan yang lebih ketat dalam menawarkan suku bunga yang kompetitif ini terjadi lantaran himpunan bank milik negara (Himbara) memiliki akses terhadap dana murah,” kata Faisal.
“Likuiditas terasa ‘terjebak’ di lingkaran Himbara dan proyek strategis nasional. Sementara sektor UMKM dan swasta menengah harus bertarung memperebutkan sisa likuiditas dengan bunga yang lebih tinggi,”
Skeptisisme Terhadap Danantara
Ditengah tekanan likuiditas tersebut, kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi baru belum mampu memberikan sentimen positif yang signifikan. Alih-alih dianggap sebagai solusi, pembentukan badan ini justru memicu pertanyaan mengenai urgensi dan transparansi.
Kalangan skeptis menilai bahwa tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai penciptaan nilai tambah (value creation), Danantara berisiko hanya menjadi lapisan birokrasi baru.
Isu tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menjadi sorotan utama, di mana muncul kekhawatiran publik bahwa lembaga ini rentan terhadap inefisiensi atau hanya menguntungkan jajaran elit pengelolanya tanpa dampak riil ke sektor riil.
Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keras strategi pengelolaan dana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Purbaya menyoroti pola investasi lembaga tersebut yang dinilai pasif karena mendaur ulang dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih menyalurkannya ke proyek sektor riil.
Danantara mengelola potensi dividen BUMN sebesar Rp90 triliun. Namun, ia menyayangkan besarnya porsi dana tersebut yang justru dialihkan untuk pembelian obligasi pemerintah. “Saya tadi sempat kritik. Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” tegas Purbaya.
Respons Pemerintah
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menegaskan bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia (SDM) yang dampaknya tidak instan.
Sementara itu, Danantara didesain serupa dengan Temasek (Singapura) untuk mengoptimalkan aset negara agar lebih produktif di masa depan.
Namun, hingga data pertumbuhan ekonomi kuartal berikutnya dirilis, pasar diprediksi akan tetap mengambil sikap wait and see, waspada terhadap potensi pengetatan likuiditas yang lebih dalam. (*)
