Tinggalkan Senioritas, Pemprov Lampung Kunci Posisi Pejabat Lewat Manajemen Talenta

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah progresif dalam reformasi birokrasi dengan merombak total pola pembinaan karir Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Melalui penerapan Manajemen Talenta Terintegrasi, promosi jabatan kini tak lagi mengandalkan senioritas atau mekanisme lelang terbuka (open bidding), melainkan berbasis data kompetensi yang riil.

Langkah strategis ini dimulai dengan pelaksanaan Profiling ASN (Pro ASN) yang diikuti oleh 1.905 pegawai di SMKN 4 Bandar Lampung, Senin (24/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang mewakili Gubernur Lampung, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata meritokrasi. Sistem ini akan memetakan pegawai ke dalam sembilan kotak (nine-box grid) potensi dan kinerja, yang menjadi acuan tunggal dalam penempatan jabatan.

“Manajemen Talenta meniadakan proses lelang jabatan atau selter untuk Eselon II. Pemilihan pejabat sepenuhnya akan melalui sistem ini, memastikan semua ASN memiliki hak yang sama untuk berkembang,” tegas Marindo.

Lebih jauh, Sekdaprov menjamin integritas proses ini. Menggunakan sistem resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bukan sistem internal daerah, ia memastikan tidak ada celah untuk intervensi.

“Saya pastikan ini transparan. Tidak ada catatan kaki, tidak ada lobi-lobi, apalagi isu jual beli jabatan. Jika proses ini tidak serius, dampaknya akan merusak birokrasi hingga 10 tahun ke depan,” ujarnya dengan nada peringatan.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, merinci bahwa tahap pertama profiling berlangsung pada 24-28 November 2025.

Peserta yang mencakup Pejabat Administrator, Pengawas, hingga Fungsional ini diuji dalam empat aspek krusial:

• ​Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.
• ​Potensi Psikologi.
• ​Literasi Digital.
• ​Preferensi Karier.

Data dari proses ini akan menjadi landasan digital pembangunan SDM Pemprov Lampung, menciptakan birokrasi yang responsif, profesional, dan menutup ruang bagi praktik nepotisme. (*)