Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kegiatan strategis ini juga dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah, menegaskan urgensi sinergi pusat dan daerah dalam isu krusial ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor yang berlangsung di Ruang Command Center Diskominfo Kota Bandar Lampung pada Senin, 24 November 2025, ini menjadi forum penting untuk membedah dan merumuskan langkah-langkah strategis guna menekan laju inflasi yang diperkirakan akan menjadi tantangan signifikan di tahun mendatang.
Selain itu, dinamika pertumbuhan ekonomi Triwulan III dievaluasi secara mendalam untuk memetakan capaian dan hambatan yang ada.
Perumahan: Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi
Fokus pembahasan tak hanya berkutat pada stabilitas harga. Isu percepatan Program 3 Juta Rumah turut mendominasi agenda, menyoroti pandangan bahwa sektor perumahan merupakan lokomotif penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan konkret dari pemerintah daerah, seperti yang diperkuat melalui Rakor ini, dianggap vital untuk merealisasikan target ambisius tersebut.
Kehadiran jajaran pejabat tinggi Pemkot Bandar Lampung, mulai dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (atau yang mewakili) hingga Kepala BAPPERIDA, BAPENDA, BKAD, BKPSDM, serta Kepala Dinas teknis seperti Pertanian, Kesehatan, PMPTSP, Ketahanan Pangan, Perdagangan, Perkim, dan Kominfo, menunjukkan keseriusan Pemkot.
Mereka hadir untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi dan pembangunan perumahan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Rakor secara virtual ini menggarisbawahi upaya Pemkot Bandar Lampung untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi.
Harapannya, melalui platform ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan langkah strategis secara berkesinambungan dalam tiga pilar utama: menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.






