Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Provinsi Lampung tampaknya tak mau lagi sekadar menyandang predikat sebagai lumbung pangan atau pemasok komoditas mentah. Di tengah tuntutan transformasi ekonomi nasional, “Tanah Lada” ini secara agresif melempar dadu, memposisikan diri sebagai episentrum baru investasi hijau dan industri bernilai tambah di Sumatra.
Gebrakan ini dipamerkan secara terbuka dalam perhelatan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025. Bertempat di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11), forum ini bukan sekadar ajang seremonial. Di hadapan 58 calon investor dari berbagai negara dan perwakilan duta besar, Lampung membentangkan “karpet merah” untuk modal segar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam pidato pembukanya, berbicara lugas. Ia menegaskan bahwa era ketergantungan pada pertanian tradisional harus segera diakhiri. Tema forum, “Explore the Potential: Lampung Investment Opportunities for Sustainable Growth”, menjadi sinyal kuat bahwa fokus telah bergeser.
”Lampung tidak bisa lagi bergantung pada sektor pertanian tradisional,” tegas Wagub Jihan.
Pesan utamanya jelas: hilirisasi. Pemerintah provinsi kini mati-matian mendorong pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendongkrak nilai tambah. “Kami ingin pertumbuhan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tapi juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, memberi bingkai sosial pada strategi ekonomi ini.
Tawaran Lampung tak berhenti di agribisnis. Sektor energi bersih menjadi “dagangan” utama kedua. Pemprov tengah merancang Renewable Energy Hub berbasis biomassa dan panas bumi. Potensi yang tak main-main—1.758 MWe energi panas bumi di empat kabupaten—disodorkan kepada investor yang bergerak di bidang energi bersih.
Langkah strategis ini, kata Jihan, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada ekonomi pedesaan, ketahanan pangan, dan transformasi energi hijau.
Secara geopolitik, Lampung sadar betul posisinya sebagai “gerbang emas” penghubung Jawa dan Sumatra. Status ini dipandang sebagai modal krusial untuk mengembangkan pusat logistik raksasa dan industri pengolahan yang terintegrasi.
Tentu, memikat investor tak cukup dengan janji potensi. Jihan menjamin adanya reformasi birokrasi, termasuk layanan perizinan digital, insentif fiskal, dan simplifikasi regulasi. “Investasi bukan sekadar soal modal, tapi juga tentang kepercayaan dan kemitraan jangka panjang,” tandasnya.
Di atas kertas, 11 proyek investasi unggulan dipamerkan, mulai dari Kemiling Agripark, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, hingga PLTP Gunung Tiga.
Forum ini pun langsung membuahkan hasil konkret. Sebuah Letter of Intent (LoI) diteken antara Pemprov Lampung dan PT. Bakrie Power, menandai keseriusan investasi di sektor energi baru terbarukan.
Panggung LEIF 2025 juga diisi oleh para pemangku kepentingan utama, termasuk paparan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BI Perwakilan Lampung Bimo Epyanto, dan perwakilan Kementerian Investasi.
Forum ini adalah deklarasi kesiapan Lampung. Dengan kearifan lokal “Sakai Sambayan” (gotong royong) sebagai filosofi, Lampung bertaruh untuk menjadi motor penggerak baru ekonomi Sumatra, sekaligus kontributor penting dalam mewujudkan visi ambisius Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya kini, seberapa cepat janji investasi ini beralih dari kertas ke eksekusi di lapangan. (*)
