Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah pusat senilai Rp 7,74 Triliun.
Besarnya realisasi gelontoran dana transfer ke daerah (TKD) itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, Kamis (12/6) siang kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya,,realisasi transfer ke daerah hingga April 2025 sebesar Rp 7,74 triliun atau 33,57 persen dari target salur, ada kenaikan sebesar 8,87 persen dari tahun ketahun.
Dikatakan, masih terjaganya persentase realisasi penyaluran transfer ke daerah tersebut menunjukkan bahwa dukungan fiskal untuk urusan daerah di Lampung tetap menjadi prioritas.
“Dukungan fiskal tetap menjadi fokus, dan ke depan dengan adanya efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan kementerian dan lembaga akan ditransmisikan kembali ke regional Lampung menjadi belanja yang langsung menyentuh masyarakat melalui program prioritas,” lanjutnya, dilansir dari Inilampung.com, Sabtu (14/6).
Mohammad Dody Fachrudin melanjutkan contoh program prioritas pemerintah tersebut yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
“Adanya percepatan penyaluran transfer ke daerah tersebut ditopang oleh proses penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 5,13 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,26 persen dari tahun ke tahun. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 142,48 miliar atau tumbuh 61,48 persen dari tahun ke tahun,” kata dia.
Kemudian Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) sebesar Rp 1,43 triliun, atau tumbuh 36,13 persen dari tahun ke tahun, dana desa dengan nilai sebesar Rp 1 triliun atau tengah mengalami kontraksi sebesar 2,12 persen dari tahun te tahun dan insentif fiskal senilai Rp 26,56 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 48,17 persen dari tahun ke tahun.
Sedangkan untuk realisasi belanja negara, sambung Dody, telah terealisasi sebesar Rp 9,87 triliun atau 31,11 persen dari pagu.
“Secara total, rincian belanja negara yang ada di Provinsi Lampung yaitu belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 2,13 triliun atau 24,58 persen dari pagu, hal ini terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.
Menurut dia, untuk perkembangan defisit anggaran pada akhir April tercatat sebesar Rp 6,27 triliun atau sudah mulai berkurang 15,97 persen dari tahun ke tahun.
“Indikator ini mencerminkan kinerja positif penerimaan yang ditopang bea keluar pungutan ekspor serta pengelolaan belanja yang lebih efisien,” kata Dody Fachrudin.
Defisit anggaran tersebut pun, menurutnya, menggambarkan peran APBN sebagai peredam guncangan atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat Lampung. (*)
