Komisi IV DPRD Lampung Gelar RDP Bahas Tunda Bayar dan Relokasi Anggaran 2024

- Editor

Kamis, 9 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD).

Tiga OPD yakni Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya, pada Kamis (9/2). RDP kali ini membahas isu terkait tunda bayar dan relokasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 yang melibatkan ketiga OPD tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Muklis Basri, menyampaikan bahwa relokasi anggaran dan tunda bayar akan terjadi di ketiga OPD ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, Komisi IV berkomitmen untuk mempertahankan semua kegiatan yang telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 dan memastikan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Semua kegiatan yang sudah terlanjur masuk dalam DPA 2025 harus bisa dilaksanakan,” ujar Muklis, didampingi Ni Ketut Dewi Nadi dan para anggota Komisi IV DPRD Lampung lainnya, Kamis (9/1).

Terkait dengan skema pembayaran, Muklis menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan OPD, ia memastikan bahwa di Perubahan APBD 2025, semua tagihan akan dapat dibayar.

“Mereka punya skema untuk melakukan efisiensi belanja di seluruh OPD,” jelasnya.

Muklis menambahkan, meskipun pembayaran di APBD Murni 2025 mungkin mengalami kendala, ia memastikan bahwa seluruh kewajiban akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2025. “Kita harapkan di 2025 ini clear,” tegasnya.

Selain itu, Muklis juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama Komisi IV di tahun 2025. Hasil reses dan dukungan dari masyarakat yang menginginkan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, menjadi perhatian utama.

“Sepanjang yang kita tahu, hasil reses kita, maupun saat mendampingi gubernur terpilih waktu kampanye, semua minta urusan jalan,” tambahnya.

Muklis memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2025 cukup besar dan pihaknya akan mengawal agar anggaran tersebut dapat direalisasikan dengan maksimal. “Ini akan kita kawal untuk direalisasikan,” tandasnya. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Belum Termasuk Dana Reses dan Operasional, Anggaran Gaji Wakil Rakyat Tembus Rp1,099 Triliun per Bulan!
Darah Pendiri Kembali Memimpin, Cicit Mbah Hasyim Asy’ari Resmi Jadi Ketum PBNU
Pesan Menohok Jokowi Soal Kekuasaan: Kalau Sakti, Jangan Suka Menjatuhkan!
Lanjutkan Estafet Kepemimpinan, KH Miftachul Akhyar Resmi Ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031
Cek Ombak Menuju 2029: Wacana Duet Gibran-KDM, Bayangi Prabowo?
Kericuhan dan ‘Adu Jotos’ Warnai Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Massa Tolak Aturan ‘Iddah’
Budi Arie Minta Maaf Terkait Video Viral Bersama Jokowi, Tegaskan Isu Pergantian Kekuasaan Murni Analisis Pribadi
Dedi Mulyadi Disebut Pindah ke PSI, Gerindra Jabar Sebut Hanya Rumor
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 01:18 WIB

Belum Termasuk Dana Reses dan Operasional, Anggaran Gaji Wakil Rakyat Tembus Rp1,099 Triliun per Bulan!

Senin, 31 Agustus 2026 - 03:26 WIB

Darah Pendiri Kembali Memimpin, Cicit Mbah Hasyim Asy’ari Resmi Jadi Ketum PBNU

Senin, 31 Agustus 2026 - 01:59 WIB

Pesan Menohok Jokowi Soal Kekuasaan: Kalau Sakti, Jangan Suka Menjatuhkan!

Minggu, 30 Agustus 2026 - 21:08 WIB

Lanjutkan Estafet Kepemimpinan, KH Miftachul Akhyar Resmi Ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:39 WIB

Cek Ombak Menuju 2029: Wacana Duet Gibran-KDM, Bayangi Prabowo?

Berita Terbaru