Rakor Bersama Presiden Jokowi di IKN, Pj Gubernur Lampung Ikuti Arahan Pembangunan dan Ekonomi Daerah

Caption : ist

Hariannarasi.com, Kalimantan Timur – Pj Gubernur Lampung Samsudin menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur/Pj Gubernur Se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (13/8).

Pada Rakor tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan kepada 517 Kepala Daerah, baik Gubernur/Pj Gubernur maupun Bupati dan Walikota yang hadir, meskipun menurut Mendagri Tito Karnavian masih ada 35 Kepala Daerah yang berhalangan hadir, baik karena sakit dan alasan lainnya.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengedukasi para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun kota yang ramah lingkungan di wilayahnya masing-masing.

“Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini contoh utama kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep yang matang, konsepnya jadi Kota Hutan bukan kota beton, saya kira di semua Provinsi Kabupaten dan kota bisa merencanakan dan konsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa,” kata Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan, istana negara yang berada di Jakarta dan Bogor adalah istana bekas peninggalan Kolonial Belanda yang telah dihuni selama 79 tahun semenjak kemerdekaan.

“Dengan dibangunnya IKN ini, kita ingin tunjukan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota karena laju inflasi Indonesia ada pada posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yakni 2,13%.

“Mohon dijaga, dengan cara segera merealisasikan APBD-nya secepat-cepatnya karena sampai saat ini realisasi belanja di Kabupaten/Kota masih di angka 31% kecil sekali, Provinsi masih 41%, tolong dicek lagi, dilihat lagi, didorong segera realisasikan agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Mengakhiri arahannya Jokowi meminta agar anggaran untuk Pilkada serentak segera diselesaikan, karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada kegiatan pilkada.

“Harus segera selesai, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak, kalau dulu nggak serentak keamanan bisa dibantu dari Kabupaten lain dari Provinsi lain dari Daerah lain, sekarang semua serentak, sehingga betul-betul harus dibicarakan,” tutupnya. (*)