Caption : ist
Hariannarasi com, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung gelar Rapat paripurna atas pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung tahun 2023, Rapat dipimpin wakil Ketua Yozi Rizal dari Fraksi Demokrat, dan berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (23/7).
Dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Budhi Condrowati menyebut dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi bahwa, laporan pertanggungjawaban Gubenur atas pelaksanaan APBD tahun 2023 ini menjadi momentum penting.
Dimana laporan ini menjadi strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban gubernur atas kebijakannya untuk mewujudukan visi dan misi dan rencana pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung.
Menurutnya, Fraksi PDI P telah mencermati dan membandingkan antara perencanaan dan realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2023.
Maka, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan pandangan, tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 bertajuk: “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu: meningkatkan investasi dan nilai tambah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, kehidupan Masyarakat religius, aman dan berbudaya dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana.
Lalu, pembangunan ekonomi yang inklusif ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, menurunnya ketimpangan dan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.
Pada aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi target-target telah dicanangkan, yaitu Pertumbuhan ekonomi 3,5-4,5 persen, PDRB Perkapita 43-44 Juta Rupiah,
” Pada tingkat Pengangguran Terbuka 4,0-4,3 persen, Inflasi 3±1 persen, Persentase Peningkatan PAD 4,74 persen dan Tingkat Kemantapan Jalan 77 persen,” kata Budhi Condrowati.
Pada aspek pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan telah ditetapkan target-target pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan 11,4-11,9 persen, Nilai Tukar Petani 104-105 poin, dan Gini Rasio 0,302-0,319 poin. Kemudian pada aspek perluasan akses dan kesempatan disusun target pembangunan diantaranya Indeks Pembangunan Manusia 70,3-70,6 poin.
Dalam rangka merealisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan dengan tema: “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah” telah didukung dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: pendapatan setelah perubahan Rp.8.93 trilyun. Total belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp.8,280 trilyun. Sedangkan pembiyaan daerah setelah perubahan sebesar Rp.105,8 milyar.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung untuk tahun 2023 sebesar 4,55 persen, pencapaian ini sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan diangka 3,5-4,5 persen.
Oleh karena itu, kinerja ini harus terus ditingkatkan agar dapat masuk dalam kategori provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi secara nasional.
” Ya, saat ini Provinsi Lampung hanya berada peringkat ke-26 dari 34 provinsi se-Indonesia. (Sumber: BPS 2023),” ucap Budhi Condrowati.
Pencapaian target dan sasaran pembangunan manusia sangat memprihatinkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2023, meskipun mengalami peningkatan poin, namun posisinya tetap terendah se-Sumatera dengan poin 71,15.
Rapat paripurna dihadiri Pj Guberbur Samsudin, wakil Ketua Ririn Kuswantari, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung, Jajaran Forkopimda, ormas, serta lembaga vertikal dan undangan. (*)
