Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memilih nada bicara yang realistis, saat menutup lembaran tahun 2025. Di kediaman dinas Mahan Agung, Minggu (28/12).
Ia tidak sekadar menyodorkan deretan angka statistik laporan akhir tahun. Sebaliknya, Mirza sapaan akrabnya, meletakkan 2025 sebagai tahun pembersihan lahan bagi struktur pembangunan Lampung yang selama ini dianggap masih rapuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam refleksi bertajuk Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung, duet kepemimpinan Mirza-Jihan menegaskan bahwa tahun pertama mereka bukan tentang pencapaian instan atau sekadar memburu apresiasi semu. Fokusnya yakni pembenahan struktural.
Salah satu poin tajam yang digarisbawahi Gubernur adalah fenomena ekonomi yang kontradiktif di Bumi Ruwa Jurai. Dengan nilai komoditas alam mencapai Rp140 triliun per tahun, Lampung secara teoritis berada di atas angin. Namun, Mirza dengan jujur mengakui adanya “kebocoran” ekonomi yang sistemik.
“Masalah mendasar kita adalah capital outflow. Kita kaya komoditas, tapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain karena produk kita keluar dalam bentuk mentah,” tegasnya.
Logika ekonomi yang dipaparkan Mirza cukup provokatif. Dengan PDRB menyentuh angka Rp483 triliun, pendapatan per kapita idealnya berada di kisaran Rp4 juta per bulan.
Namun, realitas di lapangan berbicara lain, angka kemiskinan masih bertengger di level 10 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih memerlukan akselerasi serius.
Menyadari jurang antara potensi dan realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kendali Mirza-Jihan menjadikan infrastruktur jalan sebagai prioritas tunggal yang tak bisa ditawar.
Infrastruktur tidak lagi dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan instrumen untuk menekan biaya logistik dan memicu pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Bagi Mirza, 2025 adalah fase penguatan fondasi. Ia menekankan bahwa apa yang dikerjakan saat ini adalah kerja kolektif birokrasi, bukan panggung pribadi seorang gubernur.
“Ini adalah kerja bersama yang harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya, menandakan sebuah era transparansi baru di koridor pemerintahan Lampung. (*)
