Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9) malam untuk memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung.
Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mentan Amran menyambut baik laporan dari Lampung dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.
“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.
Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.
“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pertemuan dengan Mentan membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.
Dia mengatakan Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.
“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun.
Ia menambahkan, sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya. (*)
