Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut diterima pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin pertemuan bersama Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan jumlah pengusul telah jauh melampaui syarat minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan usai pertemuan tersebut.
Rincian pengusul berdasarkan dokumen tanda tangan yang dibacakan Saan adalah Fraksi PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 1 orang.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyampaikan usulan fraksinya dalam forum tersebut. Benny sempat mengoreksi jumlah pengusul dari Demokrat dari 10 orang menjadi 18 orang yang namanya tercantum dalam dokumen.
Benny mengatakan usulan itu didasarkan pada pencermatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah sekolah menengah atas (SLTA) yang dimiliki Gibran.
“Maka kami 18 orang, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, mengusulkan kepada pimpinan dewan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan hak menyatakan pendapat yang isinya bahwa saudara wakil presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945,” kata Benny saat membacakan dokumen usulan.
Secara prosedural, pengajuan HMP mengacu pada Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR.
Adapun substansinya bersandar pada Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yakni DPR berhak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Saan menegaskan usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Tindak lanjut berikutnya adalah rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pembahasan.
Pimpinan DPR menjadwalkan usulan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat pada Kamis (12/11/2026). “Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna, dan tentu rapat paripurna yang terdekat,” kata Saan.
HMP bukan putusan pemakzulan. Jika disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR tersebut masih harus diuji di MK.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR.
Latar pengajuan ini berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah, bukan jabatan wakil presiden, sehingga kursi tersebut hanya bisa dipersoalkan melalui mekanisme politik, bukan melalui peradilan.
Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan proses politik di parlemen berjalan beriringan dengan upaya hukum Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Itu haknya Mas Gibran, silakan saja. Mungkin beliau merasa ada banyak hak yang belum didapatkan,” kata Mardani.
Saan juga membantah adanya instruksi khusus yang melarang anggota dewan meninggalkan Jakarta menjelang paripurna.
Menurut dia, kehadiran anggota di Jakarta merupakan penertiban masing-masing fraksi karena masa sidang sedang berjalan. “Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing,” ujar Saan. (*)
