Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis Biosolar sebanyak 94.134 kiloliter dari usulan tambahan sebesar 120.385 kiloliter.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan tambahan kuota tersebut diperoleh melalui dua tahap. Pada tahap pertama, Lampung mendapatkan tambahan sebanyak 7.724 KL.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya kita mengusulkan tambahan 120.385 kiloliter atau 15,22 persen dari kuota awal. Namun, informasi pertama yang kita terima, tambahan yang diberikan hanya 7.724 KL,” kata Budhi.
Budhi menjelaskan, Pemprov Lampung kemudian kembali mengupayakan penambahan kuota melalui koordinasi dan pertemuan Gubernur Lampung dengan BPH Migas serta DPR RI.
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan tambahan kuota tahap kedua sebanyak 86.410 KL.
Dengan demikian, total tambahan kuota Biosolar yang diperoleh Lampung mencapai 94.134 KL atau sekitar 11,9 persen dari kuota awal.
“Jadi kita dapat tambahan 94.134 dari yang kita minta 120 ribu tadi. Kekurangan dari permintaan itu masih sekitar 3 persen lagi,” ujarnya.
Meski belum seluruh pengajuan terpenuhi, Budhi mengatakan pihaknya telah memperhitungkan kebutuhan distribusi Biosolar hingga akhir tahun.
Berdasarkan evaluasi distribusi, pada akhir Oktober 2026 penyaluran Biosolar di Lampung mencapai sekitar 2.700 KL per hari.
Ia menyebut, jika pola penyaluran tersebut terus berjalan hingga Desember, kekurangan kuota diperkirakan hanya tersisa dalam jumlah kecil.
Selain itu, Pertamina menyatakan optimistis ketersediaan Biosolar di Lampung aman hingga akhir tahun.
“Kalau sampai akhir Desember dengan treatment yang sama seperti selama ini, kita hanya sedikit saja kurangnya. Namun, Pertamina optimistis dan yakin bahwa kita akan aman sampai akhir tahun,” jelasnya.
Budhi juga memastikan ketersediaan Biosolar untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman.
Sementara itu, terkait tambahan kuota BBM jenis Pertalite, Budhi mengatakan pihaknya belum menerima informasi terbaru dari pemerintah pusat. (*)
