Caption: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Hariannarasi.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi.
Konfirmasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo membenarkan pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niat mundur dengan alasan menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Respons Prabowo: Tidak Menolak, Beri Saran
Istana meluruskan informasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak niat tersebut. Prasetyo menegaskan, dalam pertemuan itu Presiden tidak menyampaikan penolakan.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran selama diskusi berlangsung.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, salah satunya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujar Prasetyo.
Latar Belakang: Putusan MK dan MA
Niat mundur itu muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik.
Dua putusan yang dirujuk dalam pemberitaan adalah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam pemberitaan yang dihimpun, pertimbangan MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Sementara MA disebut mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal demi hukum.
Hingga berita ini ditulis, interpretasi hukum atas konsekuensi kedua putusan terhadap status jabatan Wakil Presiden masih diperdebatkan di ruang publik dan belum ada pernyataan resmi dari Gibran sendiri.
Usul HMP di DPR
Di parlemen, dinamika bergerak paralel. Hingga Selasa (10/11/2026), lebih dari 25 anggota DPR RI diklaim telah menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sejumlah fraksi, di antaranya PKB dan PKS, disebut masih mempertimbangkan dan mengkaji penggunaan HMP sebagai opsi konstitusional.
Hingga Selasa siang, belum ada keputusan resmi DPR untuk memberhentikan Gibran melalui mekanisme tersebut.
Status: Baru Niat, Belum Resmi Mundur
Penting untuk ditegaskan, yang dikonfirmasi Istana hingga Selasa siang adalah penyampaian niat, bukan surat pengunduran diri resmi yang sudah diproses.
Belum ada konfirmasi adanya surat yang disampaikan ke DPR RI atau MPR, dan belum ada keputusan persetujuan dari Presiden.
Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, mekanisme penggantian diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara jika ditempuh jalur pemberhentian, prosedurnya merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni usul DPR, pendapat DPR diuji MK, lalu diputuskan MPR.
Istana juga meminta publik tidak terjebak informasi menyesatkan. Foto yang beredar dengan klaim Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI adalah foto lama saat ia menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada Juli 2024, bukan peristiwa terkini. (*)
