Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung memburu 14 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait berbagai perkara pidana. Sepuluh DPO terdeteksi berada di wilayah Bandar Lampung, sedangkan empat lainnya berada di luar daerah.
Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung Mohammad Iqbal Firdaozi mengatakan sebagian besar DPO merupakan terpidana yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejaksaan tinggal melaksanakan eksekusi terhadap mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tinggal eksekusi DPO. Ada yang sudah inkrah, ada yang sedang berjalan perkaranya. Kebanyakan sudah inkrah,” kata Iqbal di Kejari Bandar Lampung, Selasa (10/11/2026).
Iqbal mengatakan kejaksaan mengedepankan kesadaran para DPO untuk menyerahkan diri. Jika tidak, kejaksaan akan melakukan penjemputan paksa.
“Kami mengedepankan kesadarannya. Kalau begini, kami akan jemput paksa. Kami berharap mereka menyerahkan diri,” ujarnya.
Ke-14 DPO tersebut terdiri dari sembilan orang dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu Andreas Yudha Prasetya, Reynaldo Prasetyo Gultom, Sarah Kumaina, Fahmi Mulya Sanjaya, Zhodi Saputra, Yopy Febriantoro, Niken Oktaviana, Ferdi Miftahul Ulum, dan Soleha Indrawati.
Dua orang dicari dalam perkara penipuan, yaitu Horisworo dan Andre Herlian. Satu orang dicari dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Tahun 2023 hingga 2024, yaitu Valdo Rivera.
Satu orang dicari dalam perkara pemalsuan atau pemberian keterangan menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu Sugeng Pramono. Satu orang lainnya dicari dalam perkara tindak pidana perzinaan, yaitu Mutiah Balyana.
Iqbal menjelaskan kejaksaan telah melayangkan surat panggilan secara patut melalui keluarga maupun penasihat hukum masing-masing DPO. Tim kejaksaan juga melakukan pemantauan dan mengantongi sejumlah titik lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para DPO.
“Kami sudah mendapatkan titik-titiknya. Kami juga melakukan pencekalan sebagai salah satu langkah untuk menangkap DPO,” kata Iqbal.
Iqbal mengatakan pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan mulus. Kendala yang dihadapi antara lain penolakan dari pihak keluarga. Dalam beberapa kesempatan, petugas mendapat ancaman ketika hendak melaksanakan putusan pengadilan.
Karena itu, dia meminta keluarga maupun masyarakat tidak menghalangi proses penegakan hukum terhadap para buronan. Dia menyebut ada DPO yang sudah dicari selama tiga hingga empat tahun.
“Kami mohon pengertian keluarga dan masyarakat. Ada yang sudah menjadi DPO selama tiga sampai empat tahun,” ujarnya.
Iqbal mengingatkan adanya konsekuensi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi proses penegakan hukum terhadap buronan. (*)
