Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Lampung Selatan –Pengelolaan dana pendidikan di 225 sekolah di Kabupaten Lampung Selatan menjadi sampel pemeriksaan terperinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemeriksaan kinerja tersebut berlangsung selama 28 hari, mulai 27 Oktober hingga 23 November 2026, dengan cakupan tahun 2025 hingga Semester I 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspek yang diperiksa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan dana BOSP.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Syarif Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam entry meeting yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (27/10/2026).
Syarif menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya menilai tata kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), tetapi juga melihat upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Pemeriksaan bertujuan menilai sejauh mana pengelolaan dana BOSP mampu mendukung pemenuhan layanan pendidikan.
Tim juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan pendidikan.
“Kami juga ingin melihat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk aspek pengelolaan anggaran yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan pendidikan,” jelas Syarif.
Menurutnya, pemeriksaan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya program prioritas di bidang pendidikan.
Soroti Angka Partisipasi Sekolah
Syarif juga menyoroti pentingnya peningkatan angka partisipasi sekolah di Lampung Selatan.
Perbaikan pengelolaan dana pendidikan diharapkan dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, sekaligus membantu daerah mengejar capaian rata-rata provinsi maupun nasional.
“Kami berharap ke depan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat, sehingga mampu mengejar capaian rata-rata provinsi maupun nasional,” tambahnya.
Sekda Minta Jajaran Kooperatif
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, khususnya pengelolaan dana BOSP di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Supriyanto meminta jajaran Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait bersikap kooperatif dalam menyiapkan data, informasi, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tim pemeriksa. (*)
