PPPK Paruh Waktu Langsung Naik Status Penuh Waktu Januari 2027, Cek Besaran Gaji per Golongan!

- Editor

Senin, 28 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah akan beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.

Pembiayaan gaji mereka sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat, kebijakan itu diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (14/9/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemenkeu menyatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung peralihan tersebut. Anggaran ini masih dapat bertambah sesuai kebutuhan.​

“Tahun depan awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggarannya sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” ungkap Menkeu.

Kementerian Keuangan menilai langkah ini bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat-daerah serta meringankan beban belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bertahap bagi PPPK daerah yang selama ini digaji APBD untuk dialihkan pembiayaannya ke pusat dalam tiga tahun ke depan.​

Fokus pada Guru PPPK

Kebijakan ini terutama menyasar guru. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan terdapat sekitar 231.246 guru PPPK paruh waktu. Jumlah PPPK penuh waktu guru mencapai 955.245 orang.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.

Dari jumlah itu, Rp23 triliun dialokasikan khusus untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran Kemendikdasmen naik menjadi Rp89,10 triliun.​

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menegaskan peralihan status dilakukan tanpa tes ulang.

Alasannya, para guru PPPK paruh waktu telah mengikuti rangkaian seleksi PPPK sebelumnya.

“Untuk perubahan status atau peralihan status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu itu adalah peralihan status, jadi bukan melalui tes,” kata Nunuk Suryani.​

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menambahkan dua syarat utama pengalihan, adanya kebutuhan nyata formasi di instansi terkait dan ketersediaan anggaran. Proses peralihan direncanakan mulai Januari 2027.​

Rincian Gaji PPPK Penuh Waktu

Setelah beralih status, gaji PPPK penuh waktu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Besaran ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG). Berikut rentang gaji pokok (belum termasuk tunjangan):

  • Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
  • Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
  • Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
  • Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
  • Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
  • Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
  • Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
  • Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
  • Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
  • Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
  • Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
  • Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
  • Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
  • Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
  • Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
  • Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
  • Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Guru lulusan S1/D4 umumnya masuk golongan IX. Nominal tersebut merupakan gaji pokok dan belum mencakup tunjangan kinerja, keluarga, atau tunjangan lain sesuai ketentuan.​

Pemerintah menekankan kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian status dan penghasilan bagi ratusan ribu tenaga PPPK, sekaligus mengurangi beban fiskal daerah.

Implementasi teknis, termasuk mekanisme administrasi dan penyesuaian formasi, masih akan diatur lebih lanjut oleh kementerian terkait. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Jadwal dan Syaratnya!
Siap-Siap! Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November Ini
Komang Koheri Resmi Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah, Ini Pesan Gubernur Mirza!
Cegah Bansos Salah Sasaran! Pemprov Lampung Integrasikan Data 9,3 Juta Warga Lewat IKD
Siap Siap, Kepala Daerah Paling Jago Urus MBG Bakal Diguyur Rp3 Miliar, Total Insentif Rp1 Triliun!
Jabar Didera Tekanan Fiskal, Rp3,4 Triliun Melayang, KDM Tunda Bayar Proyek!
Ancaman Serangan Siber Mengintai! Pemprov Lampung ‘Kunci’ Layanan Elektronik Sementara
Impor Distop, Mentan Amran Klaim Harga Singkong Melejit Rp3 Ribu, Petani Pringsewu Panen Cuan?
Berita ini 130 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 07:37 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Jadwal dan Syaratnya!

Jumat, 6 November 2026 - 08:04 WIB

Siap-Siap! Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November Ini

Selasa, 3 November 2026 - 11:09 WIB

Komang Koheri Resmi Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah, Ini Pesan Gubernur Mirza!

Senin, 2 November 2026 - 15:02 WIB

Cegah Bansos Salah Sasaran! Pemprov Lampung Integrasikan Data 9,3 Juta Warga Lewat IKD

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Siap Siap, Kepala Daerah Paling Jago Urus MBG Bakal Diguyur Rp3 Miliar, Total Insentif Rp1 Triliun!

Berita Terbaru