Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.285.152,48. Angka itu naik 7,79 persen atau Rp237.418,48 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.047.734.
Penetapan tersebut telah disetujui Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal setelah Dewan Pengupahan Provinsi membahasnya selama dua hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, rapat penentuan UMP telah selesai dan hasilnya sudah mendapatkan persetujuan gubernur.
Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi.
“Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung,” ujar Agus Nompitu di Bandarlampung, Jumat, (20/11/2026).
“Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48,” lanjutnya.
Penetapan UMP 2027 mengacu pada nilai alfa sebesar 0,8. Nilai itu menjadi salah satu komponen dalam formula penyesuaian upah minimum sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
“Penetapan upah minimum provinsi tersebut mengacu kepada nilai alfa sebesar 0,8. Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi,” kata Agus Nompitu.
Meski sudah disetujui, penetapan itu baru akan diumumkan secara resmi setelah proses administrasi dan penerbitan keputusan gubernur selesai.
UMP tersebut menjadi jaring pengaman yang wajib dipatuhi seluruh perusahaan di Provinsi Lampung. Ketentuan UMP berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
“Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil,” ujar Agus Nompitu.
Sebelumnya, FSPMI Provinsi Lampung menuntut UMP 2027 sekurang-kurangnya Rp3.500.000, atau mengikuti hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak apabila nilainya lebih tinggi. Organisasi pekerja itu juga menuntut UMK 2027 naik antara 7,5 persen hingga 9 persen. (*)






