Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 529.069 rekening warga di wilayah setempat tercatat sebagai pengguna aktif layanan pinjaman online (pinjol) per Desember 2025. Total nilai outstanding (O/s) pinjaman tersebut tercatat mencapai Rp1,55 triliun.
Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy, menyatakan bahwa tingginya angka tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persiapan menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, OJK belum merinci besaran peningkatan transaksi pinjaman yang digunakan khusus untuk periode hari raya tersebut.
”Dari jumlah tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, tidak terbatas hanya untuk persiapan Ramadan dan Lebaran,” ujar Otto.
Otto menjelaskan, tingginya penetrasi penggunaan layanan pinjol atau fintech Peer to Peer Lending (P2PL) dipengaruhi oleh kemudahan akses dan proses administrasi yang ringkas.
Menurutnya, proses pengajuan hingga pencairan dana melalui platform digital relatif lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman perbankan konvensional. Selain itu, pemahaman masyarakat yang meningkat terhadap layanan fintech juga turut memicu tingginya minat penggunaan.
Merespons tingginya jumlah pengguna pinjol di Lampung, OJK mengeluarkan peringatan agar masyarakat tetap bijak dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk berutang. Otto secara khusus menekankan pentingnya penerapan prinsip “legal dan logis”.
”Pastikan pinjaman berasal dari penyedia yang berizin dan diawasi OJK. Selain itu, masyarakat harus menghitung kemampuan membayar dan tidak memaksakan pinjaman hanya untuk memenuhi keinginan,” tegasnya.
Lebih lanjut, OJK mengimbau calon peminjam untuk membaca secara detail syarat, ketentuan bunga, dan biaya tambahan yang ditawarkan. Pengguna juga ditekankan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi guna menghindari potensi penyalahgunaan.
Sebagai langkah pencegahan agar warga tidak terjerat pinjol ilegal atau kredit macet, OJK Lampung menyatakan akan terus menggencarkan program edukasi literasi keuangan.
Edukasi tersebut disalurkan melalui sosialisasi tatap muka, kampanye di media sosial, hingga menjalin kerja sama lintas sektoral dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media massa. (*)
