Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merumuskan sejumlah skema kebijakan dan langkah mitigasi strategis untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya pada hari pertama kerja, Rabu (25/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda dan BPKAD Provinsi Lampung.
Marindo Kurniawan menyatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah yang terukur dan adaptif dalam merespons dinamika global yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi daerah.
”Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” tegas Marindo.
Lebih lanjut, ia menekankan, skema mitigasi dan penyesuaian anggaran yang disusun tidak boleh membebani masyarakat. Kebijakan tersebut justru harus difokuskan untuk melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi.
Di samping itu, Pemprov Lampung juga memastikan bahwa langkah antisipatif ini tidak akan mengganggu agenda program prioritas daerah.
Program-program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, hingga pembangunan infrastruktur dipastikan akan tetap berjalan sesuai rencana demi kesejahteraan masyarakat. (*)
