Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dikirim ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk warga negara Rusia dan Ukraina.
Pengungkapan itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi dalam konferensi pers pada Jumat, (13/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang keluarganya berangkat ke luar negeri dengan alasan mencari pekerjaan, tetapi kemudian diketahui direkrut menjadi tentara bayaran Rusia dan tidak kembali.
Salah satu temuan penyidik adalah sebuah rumah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang disiapkan sebagai lokasi latihan semi-militer bagi calon tentara bayaran.
Rumah itu disewa dan disiapkan oleh tersangka warga negara Ukraina berinisial IM alias Ivan bersama istrinya.
Menurut polisi, IM berperan menyediakan akomodasi bagi para calon, mulai dari penginapan, hotel, hingga persiapan kebutuhan keberangkatan.
Rumah di Pemalang tersebut direncanakan untuk kegiatan latihan fisik, berlari, dan pengenalan perlengkapan militer. Polisi menegaskan, kegiatan pelatihan tersebut belum sempat dilaksanakan karena jaringan lebih dahulu dibongkar.
“Belum ada pelatihan, tetapi mereka sudah menyewa tempat. Mungkin kalau tidak kita tangkap, bisa saja kegiatan itu dilakukan di sana,” ujar Nasriadi.
Delapan tersangka dengan peran berbeda
Delapan tersangka terdiri atas dua warga negara asing dan enam WNI. Tersangka pertama berinisial S, warga negara Rusia, diduga mengawasi proses keberangkatan, memastikan calon menaiki pesawat yang ditentukan, dan melaporkan perkembangan keberangkatan kepada pihak di Rusia.
Tersangka lainnya adalah DND alias Niki yang diduga merekrut melalui jaringan hubungan asmara dan ditangkap di Bali, Jali yang ditangkap di Medan, Amel yang ditangkap di Pemalang, Ales atau Alex yang merupakan istri Ivan, SA atau Rista yang diduga membantu menyiapkan sarana di Pemalang, dan AN yang diduga terkait jaringan melalui pertemanan dan lingkungan tempat tinggal.
Selain delapan tersangka, polisi juga mengamankan tiga warga negara Rusia di bandara. Satu orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara dua lainnya berinisial KS dan FK masih dititipkan kepada pihak imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Modus lewat aplikasi, media sosial, dan iming-iming Rp400 juta
Untuk menjaring calon, jaringan ini menggunakan aplikasi Workforce Command Center (WFCC) serta media sosial. Setelah gelombang pertama berangkat, perekrutan berkembang melalui jaringan pertemanan, hubungan asmara, keluarga, dan orang-orang terdekat.
Para calon dijanjikan nilai kontrak mencapai Rp400 juta dengan gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta.
Mereka juga dijanjikan bonus tambahan berdasarkan pencapaian di medan perang, termasuk bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan dapat membuktikannya melalui rekaman video.
Polisi menyebut janji kontrak satu tahun tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sejumlah WNI yang telah berangkat tidak dapat kembali, ada yang dilaporkan mengalami luka serius, kehilangan anggota tubuh akibat terkena ranjau, hingga meninggal dunia tanpa diketahui lokasi pemakamannya.
“ Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Tetapi kenyataannya mereka terbelenggu di sana. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana kuburannya,” kata Nasriadi.
23 WNI teridentifikasi, 15 sudah berangkat
Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengidentifikasi 23 WNI yang berkaitan dengan jaringan tersebut. Sebanyak 15 orang diketahui telah berangkat menuju Rusia, sedangkan delapan orang lainnya berhasil dicegah keberangkatannya.
Para WNI yang direkrut bukan berasal dari kalangan militer atau kepolisian, melainkan masyarakat sipil dengan berbagai pekerjaan, di antaranya buruh, pekerja serabutan, karyawan swasta, pekerja konveksi, hingga mantan pekerja administrasi judi online di luar negeri, termasuk Kamboja.
Polisi menyebut para calon diberangkatkan dengan menggunakan visa kunjungan atau visa pariwisata, bukan visa kerja sebagaimana lazimnya pekerja migran yang diberangkatkan melalui prosedur penempatan resmi.
Kedubes Rusia bantah perekrutan resmi, polisi telusuri nasib korban
Polisi mengungkapkan pihak Kedutaan Besar Rusia telah mendampingi pemeriksaan terhadap tersangka dan menyampaikan bahwa pemerintah Rusia tidak membenarkan pola perekrutan seperti yang diselidiki.
Jaringan yang ditangani diduga bukan perekrutan resmi institusi militer Rusia, melainkan kelompok tentara bayaran atau pihak swasta.
Pernyataan senada disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang membantah kedutaan melakukan perekrutan warga negara asing untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia.
Dalam pengembangan perkara jaringan ini, penyidik di tingkat Mabes Polri menjerat tersangka dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ancaman pidana untuk TPPO mencapai 15 tahun penjara, sementara pelanggaran UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maksimal 10 tahun penjara.
Polres Metro Jakarta Barat kini menelusuri keberadaan 15 WNI yang telah diberangkatkan dengan menggabungkan data penyelidikan dan data perlintasan keimigrasian, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.
Polisi mengimbau keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya setelah berangkat ke Rusia agar melapor ke kantor kepolisian terdekat. (*)
Catatan: Seluruh tersangka dalam artikel ini masih berstatus diduga dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.
