Caption: DPRD Tanggamus gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan Rekanan, (gambar di lingkaran merah merupakan kontraktor pelaksana proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang-Sumanda).
Hariannarasi.com, Tanggamus – DPRD Kabupaten Tanggamus merekomendasikan pembongkaran sejumlah segmen beton pada proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang-Sumanda, Kecamatan Pugung, yang ditemukan retak padahal pengerjaannya belum rampung.
Proyek senilai Rp9,3 miliar itu bersumber dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekomendasi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, didampingi Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, serta Ketua Komisi III Zulki Qurniawan.
RDP merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) pimpinan DPRD bersama Komisi III pada Rabu (4/11/2026). Dalam sidak itu, DPRD menemukan sejumlah persoalan dan menyepakati dengan rekanan bahwa beberapa titik pekerjaan harus dibongkar karena kondisinya dinilai sudah tidak dapat diperbaiki.
Ketua DPRD Agung Setyo Utomo menyebut progres pembangunan baru mencapai sekitar 40 persen. Ia meminta Dinas PUPR, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas tidak mengabaikan temuan kerusakan dan memperketat pengawasan terhadap 60 persen sisa pekerjaan agar memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis.
Proyek bernama Jasa Konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas (208) Talang Padang-Sumanda dengan kode paket BM-03-26 itu memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp9,766 miliar.
Panjang penanganan tercatat 2.028 meter dengan lebar 4,5 meter, waktu pelaksanaan 150 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, dan masa pemeliharaan 180 hari kalender setelah serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO).
Nilai kontraknya sekitar Rp9,39 miliar, dikerjakan CV Kalingga Jaya Shima dengan CV Denmass sebagai konsultan pengawas.
Sorotan terhadap proyek ini telah muncul sejak awal Oktober 2026. Dokumentasi foto dan video yang beredar menunjukkan bagian beton mengalami keretakan meski pekerjaan dinilai masih relatif baru. Warga juga mempertanyakan tidak terlihatnya tulangan besi pada bagian tertentu yang terdokumentasi.
Pada 20 Oktober 2026, keluhan serupa kembali muncul dari warga Pekon Talang Sepuh yang menyebut jalan sudah retak padahal baru dikerjakan.
Dalam sidak, Wakil Ketua I DPRD M. Rangga Putra Hakim mengatakan persoalan tulangan besi telah dipertanyakan kepada konsultan pengawas.
Menurutnya, dari awal perencanaan memang tidak memakai besi, sehingga hal itu menjadi pertanyaan. DPRD juga menyepakati agar material dicek melalui laboratorium.
Suasana RDP sempat memanas ketika Wakil Ketua II Irwandi Suralaga mengusir salah seorang perwakilan rekanan karena namanya tidak tercantum dalam dokumen kontrak maupun daftar hadir rapat.
Irwandi mengingatkan kontraktor bahwa proyek tersebut dibiayai dari utang daerah sehingga harus dikerjakan secara profesional.
“Proyek pekerjaan rigid beton ruas Talang Padang-Pugung yang nilainya Rp9,3 miliar itu hasil utang. Bapak kan sudah dapat rezeki dari Tanggamus, jadi kerjanya harus benar, bukan asal kerja. Biar ini bisa jadi kebanggaan, jangan sampai baru selesai dibangun tidak lama rusak,” tegas Irwandi.
Irwandi juga mengkritik Dinas PUPR yang dinilai kurang maksimal dalam pengawasan sehingga kerusakan di lapangan tidak dapat diantisipasi. Ia menyebut dinas terkesan menutup mata terhadap persoalan kualitas pekerjaan.
Kritik serupa disampaikan kepada konsultan pengawas. Irwandi meminta Dinas PUPR mengevaluasi konsultan tersebut dan tidak lagi menggunakan jasanya dalam proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tanggamus Jon Novri menjelaskan keretakan akan ditangani berdasarkan kategori kerusakan dan spesifikasi teknis di lapangan.
Ia menegaskan tidak ada praktik setoran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Terkait tidak adanya besi atau tulangan, Jon Novri menjelaskan desain awal memang dirancang tanpa tulangan.
Konstruksi menggunakan metode pengecoran satu tahap, yakni pengecoran dilakukan sekaligus pada sisi kiri dan kanan jalan, dengan ketebalan beton 20 cm.
Ia menyebut dalam perkerasan beton terdapat beberapa jenis desain, mulai dari beton tanpa tulangan, penggunaan besi tie bar, hingga konstruksi dengan tulangan ganda atau double reinforcement.
Jon Novri menegaskan, Dinas PUPR berkomitmen menindaklanjuti temuan kerusakan dan memastikan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah memiliki kualitas sesuai ketentuan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.
DPRD menegaskan, jika proyek yang dibiayai dari uang pinjaman daerah tidak boleh dikerjakan asal jadi.
Rekanan, konsultan pengawas, dan Dinas PUPR diminta bertanggung jawab memastikan kualitas pekerjaan sebelum proyek dinyatakan selesai. (*)
