Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut setelah menerima Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran pimpinan MPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mas Gibran Rakabuming Raka menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua [pimpinan] MPR RI. Maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani menambahkan, surat serupa menurut Gibran Rakabuming Raka sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung memasuki Gedung Nusantara III.
Ia dikawal ketat petugas dan dikerumuni wartawan. Pertemuan dengan pimpinan MPR RI berlangsung sekitar 20 menit. Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.37 WIB.
Pengunduran diri ini didahului pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan dalam pertemuan itu Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur. Prasetyo Hadi menampik isu bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak niat tersebut.
Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026), kabar pengunduran diri menguat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkannya kepada wartawan.
“Betul (Gibran Rakabuming Raka mundur),” kata Budi Arie Setiadi. Ia juga membenarkan surat tersebut diserahkan kepada Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Langkah Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya. Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan itu, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai salah satu syarat administrasi pencalonan pada Pilpres 2024. Di DPR RI, rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dibatalkan.
Salah satu agenda rapat tersebut adalah pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka yang telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Pembatalan diputuskan melalui rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
Secara konstitusional, kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pimpinan MPR RI menyatakan akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Hingga berita ini disusun, MPR RI belum mengumumkan jadwal sidang dan Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan nama calon pengganti.
Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program yang melayani kepentingan masyarakat luas,” kata Joko Widodo. (*)
