Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Kondisi ekonomi dan politik Indonesia tengah diguncang gelombang protes di berbagai daerah, anjloknya pasar saham (IHSG) hingga lebih dari 30 persen, dan melemahnya nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS.
Belum lagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada posisi 5.057,05, mengalami tekanan jual yang cukup dalam akibat sentimen negatif pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak pihak menunjuk pada satu arah terkait memburuknya situasi ini. Namun, dihimpun dari berbagai sumber dan catatan sejarah ekonomi, gejolak yang terjadi saat ini disinyalir kuat merupakan efek kejut atau serangan balik.
Hal ini dikarenakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang secara radikal menghentikan kebocoran kekayaan negara jatuh ke luar negeri atau asing.
Beban Utang dan Kas Negara yang ‘Megap-megap
Langkah berani membenahi tata niaga ini terpaksa diambil pemerintah karena kondisi kas negara yang kian terhimpit. Beban utang warisan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun tercatat melonjak tajam lebih dari tiga kali lipat, dari Rp2.600 triliun menjadi Rp8.560 triliun.
Angka ini belum termasuk tumpukan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hampir menyentuh Rp10.000 triliun.
Beban bunga utang tahun ini saja nyaris mencapai Rp600 triliun, yang berarti negara harus membakar uang sekitar Rp1,6 triliun setiap harinya hanya untuk membayar bunga.
Beban fiskal kian berat dengan adanya kewajiban mencicil megaproyek seperti Kereta Cepat yang memakan waktu hingga 80 tahun, serta proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp89 triliun.
Membongkar Praktik Under-Invoicing Ratusan Miliar Dolar
Untuk menyelamatkan keuangan negara, Prabowo membidik akar masalah yang telah dibiarkan selama puluhan tahun: manipulasi devisa ekspor atau under-invoicing di sektor komoditas andalan seperti kelapa sawit.
Praktik ini terbukti sangat menguntungkan negara tetangga. Skemanya, komoditas sawit Indonesia dikirim ke Singapura dan dibeli oleh perusahaan trading yang ironisnya masih satu grup dengan perusahaan di Indonesia.
Nilai ekspor ke Singapura dilaporkan dengan harga murah (contoh: US$2,6 juta), namun saat dijual kembali dari Singapura ke pasar global, harganya dinaikkan dua hingga empat kali lipat menjadi US$4,2 juta.
Selisih keuntungan raksasa tersebut tidak kembali ke Indonesia, melainkan diparkir dan menumpuk di perusahaan trading di Singapura.
Hal ini menjelaskan bagaimana negara seperti Singapura, dan sejarahnya Belanda melalui VOC, bisa menjadi negara sangat kaya tanpa memiliki tambang dan perkebunan seluas Indonesia.
Sementara itu, pajak yang masuk ke kas negara Indonesia sangat minim, yakni hanya sekitar 0,4 persen dari omzet. Berdasarkan hitungan pemerintah, selama 34 tahun terakhir, selisih kerugian devisa ekspor Indonesia mencapai angka fantastis yakni US$908 miliar.
”Saya mau tanya, pernah enggak sebelum saya muncul di DPR, saya buka ini, ada yang berani ngomong under-invoicing?” tegas Prabowo yang mempertanyakan kebungkaman panjang terkait praktik ini.
Menutup Keran Ekspor dan Mengakibatkan Serangan Balik
Untuk menghentikan kebocoran tersebut, pemerintah mulai menarik paksa uang negara untuk pulang.
Ekspor batu bara dan sawit diwajibkan melalui satu pintu pengawasan ketat. Lebih jauh lagi, devisa hasil ekspor kini diwajibkan disimpan 100 persen di dalam negeri.
Kebijakan yang memutus urat nadi keuntungan negara asing dan kelompok oligarki ini memicu reaksi seketika.
Singapura dikabarkan sampai bersuara, menekan agar ekspor Indonesia tetap lancar. Secara bersamaan, pasar saham domestik terjepit sentimen kuat, mata uang anjlok, dan gelombang demonstrasi meledak.
Prabowo menyadari betul konsekuensi dari keputusannya memotong rantai keuntungan pihak-pihak raksasa tersebut. Ia menyinggung bahwa setiap kali praktik kejahatan ekonomi dibongkar, selalu ada kelompok-kelompok yang melakukan retaliasi.
“Ini ada kelompok-kelompok di luar yang, ya biasalah, goyang-goyang (membuat ketidakstabilan),” ujarnya, beberapa waktu lalu di Istana Merdeka, Jakarta.
Meski kesulitan ekonomi, kenaikan harga, dan sempitnya lapangan kerja adalah realitas riil yang memicu kekecewaan masyarakat luas, rangkaian rentetan peristiwa ini membuka perspektif berbeda.
Kekacauan hari ini mengindikasikan bahwa negara tengah mengganggu kepentingan finansial raksasa yang sudah ratusan tahun menikmati kekayaan Nusantara secara cuma-cuma.
Publik kini dihadapkan pada satu pertanyaan, mampukah Indonesia bertahan melewati ‘guncangan’ demi menarik kembali kedaulatan ekonominya? (*)
