Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Tanggamus – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Herry Novrizal menyoroti keterbatasan tenaga dan sarana kesehatan di UPTD Puskesmas Martanda, Kecamatan Pematang Sawa, saat kunjungan kerja, Kamis (15/10/2026).
Herry menyebut, akses geografis yang berat dan minimnya personel di puskesmas induk menjadi kendala utama pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Hasil evaluasi akan menjadi bahan prioritas pembangunan kesehatan tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan dilakukan bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Yekti Mulyani dan Kepala Bidang Perencanaan Dinkes Tanggamus.
Rombongan berangkat dari Kota Agung pukul 05.00 WIB, tiba di Pekon Way Nipah pukul 06.30 WIB, dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu fiber melalui jalur laut sekitar pukul 07.30 WIB menuju Martanda.
Sebelum ke Puskesmas Martanda, rombongan meninjau titik nol pembangunan rehabilitasi total Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pekon Kaur Gading. Di lokasi, kontraktor mulai menyiapkan tenaga kerja, peralatan, dan material.
Di Puskesmas Martanda, Herry mengevaluasi pelayanan dan kebutuhan operasional bersama Kepala UPTD Puskesmas Martanda Diana.
Diana menjelaskan, pelayanan di wilayah tersebut diperkuat melalui program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan melibatkan dokter spesialis.
“Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan pelayanan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan, untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Martanda. Pelayanan pemeriksaan, termasuk USG, diberikan secara gratis,” kata Diana.
Menurut Diana, program tersebut menyasar ibu hamil sebagai kelompok rentan untuk deteksi dini risiko kehamilan dan menekan angka kematian ibu dan bayi.
Herry mengatakan, Kecamatan Pematang Sawa memiliki dua wilayah pelayanan utama yakni Way Nipah dan Martanda dengan tantangan akses berat.
“Kita datang ke Martanda ini untuk memastikan pelayanan kesehatan dengan jumlah petugas yang minimal tetap bisa dilaksanakan. Kemudian, kita melihat apa saja kebutuhan pelayanan kesehatan yang perlu diprioritaskan untuk pembangunan kesehatan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Herry.
Dari hasil evaluasi, Dinkes mencatat kebutuhan mendesak berupa kendaraan roda dua untuk mobilitas petugas, tablet untuk input data, dan ambulans laut untuk rujukan pasien.
Kebutuhan tersebut akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Tanggamus dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan biaya operasional.
Herry mengungkapkan, Puskesmas Martanda telah berstatus rawat inap. Dokter sudah tersedia namun masih menunggu Surat Izin Praktik (SIP).
Dari total 21 tenaga kesehatan yang tersebar di tujuh pekon, termasuk tujuh bidan desa, hanya lima orang yang bertugas di puskesmas induk.
Akibatnya, bidan desa harus merangkap tugas administratif dan pelaksanaan program puskesmas di samping pelayanan di wilayah masing-masing.
“Pelayanan sudah berjalan, tetapi masih perlu peningkatan. Masyarakat yang dilayani cukup banyak, sementara aksesnya sulit dan jarak geografisnya jauh,” kata Herry.
Kunjungan tersebut merupakan evaluasi langsung untuk menentukan prioritas pembangunan sarana, ketersediaan tenaga, dan dukungan transportasi kesehatan di wilayah pesisir dan terpencil Tanggamus. (*)
