Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong penguatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas strategis.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta ketahanan ekonomi daerah yang selama ini banyak bertumpu pada penjualan bahan mentah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Semester I 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia di Marriott Resort Pesawaran, Selasa (28/4/2026).
”Sektor pertanian harus beranjak dari sekadar penyedia bahan baku menjadi penggerak industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar. Transformasi dari pertanian tradisional menuju modern adalah kunci ruang pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Marindo.
Marindo menjelaskan, perekonomian Lampung saat ini dalam kondisi positif. Pada tahun 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Selain itu, inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen, tingkat pengangguran 4,14 persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 9,6 persen.
Meski demikian, capaian tersebut harus dibarengi dengan transformasi. Untuk mengatasi tantangan hilirisasi, Pemprov Lampung mengusung program “Desaku Maju” yang memfokuskan hilirisasi di tingkat desa.
Program ekosistem hulu ke hilir ini mencakup bantuan pupuk hayati cair, penyediaan alat pengering (dryer) pertanian, peningkatan kapasitas SDM, hingga pembangunan jalan desa guna melancarkan distribusi.
”Kalau ekonomi Lampung ingin tumbuh kuat, maka desa harus tumbuh. Hilirisasi harus menghadirkan nilai tambah yang dinikmati langsung oleh para petani kita di desa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyatakan acara diseminasi ini adalah ruang strategis untuk memperkuat sinergi semua pihak.
“Melalui forum ini, kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian daerah, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kondisi dan prospek ekonomi Provinsi Lampung ke depan,” ujar Bimo. (*)
