Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memacu mesin birokrasi guna merealisasikan ambisi besar ketahanan pangan melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus utama saat ini tertuju pada percepatan pendataan lahan dan kesiapan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam Rapat Koordinasi yang digelar secara virtual dari Ruang Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (8/1), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi bagi kemandirian bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Pemprov Lampung, keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni akurasi data lahan, ketepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan, dan kelengkapan organisasi koperasi itu sendiri.
”Pendataan lahan yang akurat adalah kunci. Tanpa tertib administrasi dan kepastian hukum, perencanaan efisien serta keberlanjutan pembangunan sulit dicapai,” ujar Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan fisik yang akan dilakukan nantinya benar-benar terintegrasi dan memberikan dampak instan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Akselerasi di Lampung ini merupakan respons langsung terhadap visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan nasional yang baru, pembangunan memang diarahkan untuk menjemput bola ke desa-desa.
Provinsi Lampung sendiri memegang kartu truf dalam konstelasi ini. Statusnya sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus urat nadi distribusi Sumatera menjadikan kesuksesan Koperasi Merah Putih di Bumi Ruwa Jurai sebagai barometer nasional.
“Keberhasilan Koperasi Merah Putih di Lampung akan memberikan kontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkokoh ketahanan nasional,” tegasnya.
Menutup rapat tersebut, Sekdaprov menitipkan pesan kuat bagi seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral. Ia menuntut adanya langkah konkret dan terukur, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Sinergi dan kolaborasi menjadi kata kunci, dengan tantangan ekonomi global yang kian dinamis, penguatan koperasi di tingkat desa dianggap sebagai benteng terakhir untuk menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat lokal. (*)
